<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Bursa Cawapres, Yusril Dinilai Bisa Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum</title><description>Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra muncul dalam bursa kandidat wakil presiden (wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk membantu Presiden Prabowo Subianto memperkuat supremasi hukum serta mendorong reformasi hukum di Indonesia.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254821/bursa-cawapres-yusril-dinilai-bisa-bantu-prabowo-perkuat-supremasi-hukum</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254821/bursa-cawapres-yusril-dinilai-bisa-bantu-prabowo-perkuat-supremasi-hukum"/><item><title>Bursa Cawapres, Yusril Dinilai Bisa Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254821/bursa-cawapres-yusril-dinilai-bisa-bantu-prabowo-perkuat-supremasi-hukum</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254821/bursa-cawapres-yusril-dinilai-bisa-bantu-prabowo-perkuat-supremasi-hukum</guid><pubDate>Rabu 18 November 2026 19:30 WIB</pubDate><dc:creator>Awaludin</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/18/337/3254821/menko_yusril_ihza_mahendra-CvD3_large.jpeg" expression="full" type="image/jpeg">Menko Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/18/337/3254821/menko_yusril_ihza_mahendra-CvD3_large.jpeg</image><title>Menko Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra muncul dalam bursa kandidat wakil presiden (wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk membantu Presiden Prabowo Subianto memperkuat supremasi hukum serta mendorong reformasi hukum di Indonesia.&#13;
&#13;
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai Indonesia membutuhkan sosok ahli hukum tata negara yang dapat membantu presiden menata regulasi dan menjalankan program pemerintahan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Saya lihat dari kebutuhan negara kita, bahwa secara ketatanegaraan, kita negara hukum ya, kita butuh ahli hukum tata negara yang bisa membantu presiden dalam penataan segala macam regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah,&amp;quot; ujar Charles, Rabu (18/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Menurut Charles, reformasi hukum selama ini kerap menjadi jargon pemerintah. Namun, dia menilai pelaksanaan kebijakan masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum.&#13;
&#13;
&amp;quot;Dan kedua, reformasi hukum kan sebenarnya sesuatu yang terus dijadikan jargon oleh pemerintah ya, di mana kita ini negara hukum. Tapi kita melihatnya hari ini proses yang kita lakukan itu semua sekali ugal-ugalan. Makanya menurut saya penting untuk memberikan perspektif bagi Kepala Negara dalam hal ini Wakil Presiden, dan kemudian ahli hukum itu untuk menggabungkan sebuah kebijakan,&amp;quot; lanjutnya.&#13;
&#13;
Charles menyadari wakil presiden memiliki tugas dan kewenangan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan. Namun, menurut dia, jabatan tersebut juga memiliki peran strategis untuk memberikan perspektif dan masukan kepada presiden dalam menentukan kebijakan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Apalagi kepala negara seorang profesor. Kita pernah punya wakil presiden teknokrat, kita punya wakil presiden ekonom, kita punya wakil presiden pengusaha, tapi mungkin kita bisa ada presiden dari background hukum. Kita pikir ada memang kekurangannya, tapi kan juga punya kapasitas boleh diakui, kapasitas profesionalnya lebih menonjol di bagian lain,&amp;quot; kata Charles.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Dia menilai pengalaman Yusril di sejumlah pemerintahan menjadi salah satu modal untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Yusril pernah menduduki jabatan menteri pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.&#13;
&#13;
&amp;quot;Saya pikir beliau juga terlibat ya di tradisi politik kita dari tahun 1999. Sempat juga masuk kandidat bursa capres, lalu kita bertahun-tahun melihat bagaimana perkembangan ketatanegaraan kita, ini juga cukup mumpuni bagi saya sebagai seorang ahli hukum tata negara, beliau juga punya background filsafat. Jadi mungkin saja, saya harap bisa mengembalikan spirit reformasi itu. Untuk kembali kepada khitah apa yang kita lakukan di 99,&amp;quot; jelas Charles.&#13;
&#13;
Charles juga berharap Yusril dapat mendorong penguatan otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta memastikan tidak muncul kembali praktik dwifungsi ABRI.&#13;
&#13;
&amp;quot;Misalnya bagaimana menjaga agar dwifungsi ABRI itu tetap tidak ada, yang besar menjadi kecil. Mungkin juga bagaimana otonomi daerah kita diperkuat. Termasuk juga perlindungan hak asasi manusia yang mengecil,&amp;quot; sambungnya.&#13;
&#13;
Selain pengalaman pemerintahan, Charles menilai kapasitas profesional Yusril dapat dipertimbangkan secara terpisah dari identitas politiknya sebagai mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).&#13;
&#13;
&amp;quot;Bisa. Menjadi anggota partai itu bukan sesuatu yang kekal juga. Tapi hari-hari ini kan yang muncul itu memang kapasitas profesionalnya. Dia ditaruh sebagai Menko hukum, itu menunjukkan kepercayaan presiden terhadap beliau dalam konsep kapasitas profesionalnya,&amp;quot; katanya.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Charles juga menyoroti pengalaman Yusril dalam pemerintahan lintas periode kepemimpinan. Menurut dia, pengalaman tersebut dapat menjadi bekal untuk memberikan masukan kepada Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kedua soal pengalaman kepemerintahan. Di era SBY juga pernah, Pak Gus Dur juga pernah, dan ini yang bisa bikin menjadi sesuatu positive thinking bahwa ini bisa membantu Pak Prabowo lah dalam memberikan masukan ketatanegaraan, mewarnai pola jalannya kepemerintahan kita,&amp;quot; tambah Charles.&#13;
&#13;
Dia juga menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga masih perlu diperkuat. Menurut Charles, pengalaman Yusril dapat dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki koordinasi pemerintahan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Sehingga saya pikir ini fungsi koordinasi itu bisa dikomandoi oleh beliau secara keseluruhan, ketimbang kemudian menaruhnya di Menteri Koordinator. Yang selama ini kan juga telah memiliki kendala sendirinya ya menko itu. Saya pikir fungsi itu yang bisa diperkuat nanti oleh Pak Yusril,&amp;quot; terangnya.&#13;
&#13;
Lebih lanjut, Charles memandang Yusril dapat menjadi alternatif di tengah munculnya sejumlah nama yang dikaitkan dengan bursa calon wakil presiden. Dia menilai latar belakang akademisi, pengalaman pemerintahan, dan kapasitas profesional Yusril dapat menjadi pertimbangan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Masuk ya, dia sebagai akademi hukum, berangkat dari teknokrat, dan ya memang menempatkan orang yang relatif bisa diterima oleh semua pihak-pihak, kapasitas dan juga pengalamanya. Kalau saya sih, nilai plusnya faktor profesional ya. Jadi untuk menengahi deadlock politik,&amp;quot; kata Charles.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Dia membandingkan posisi Yusril dengan sejumlah figur lain yang memiliki kedekatan dengan partai politik besar.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kalau Pak Dasco lekat dengan Gerindra, Puan dengan PDIP, AHY dengan Demokrat. Pak Yusril itu dari partai, tapi kan partai kecil. Jadi dianggap tidak terlalu terlalu berpengaruh dalam elektoral yang cukup besar, sehingga cukup tenang. Bisa menjadi alternatif dari tarik menarik kepentingan politik. Dan mungkin kapasitas sebagai profesor atau kapasitas profesionalnya. saya pikir itu yang harus dibutuhkan,&amp;quot; tambahnya.&#13;
&#13;
Charles berharap, apabila nantinya dipercaya menjadi wakil presiden, Yusril dapat mendorong penguatan reformasi hukum dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berpegang pada prinsip konstitusi.&#13;
&#13;
&amp;quot;Mohon ditata lagi agar kita tidak menjauh dari prinsip-prinsip negara hukum. Kedua, kembalikan lagi spirit konstitusi kita. Otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, bisa bikin fokus di situ untuk yang bisa dilakukan oleh profesor dengan posisinya yang cukup senior dan disegani oleh banyak pihak,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
&#13;
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menegaskan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari kader partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.&#13;
&#13;
Menurut Yusril, partai politik pengusung maupun gabungan partai pengusung dapat mengusulkan tokoh di luar keanggotaan partai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.&#13;
&#13;
Ketentuan tersebut, kata Yusril, diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya.&#13;
&#13;
&amp;quot;Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya,&amp;quot; kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).&#13;
&#13;
Dia menjelaskan, partai pengusung memiliki keleluasaan untuk mengusulkan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan layak menjadi wakil presiden. Nama yang diusulkan kemudian disampaikan kepada presiden untuk dipertimbangkan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden,&amp;quot; ujarnya.&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra muncul dalam bursa kandidat wakil presiden (wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk membantu Presiden Prabowo Subianto memperkuat supremasi hukum serta mendorong reformasi hukum di Indonesia.&#13;
&#13;
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai Indonesia membutuhkan sosok ahli hukum tata negara yang dapat membantu presiden menata regulasi dan menjalankan program pemerintahan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Saya lihat dari kebutuhan negara kita, bahwa secara ketatanegaraan, kita negara hukum ya, kita butuh ahli hukum tata negara yang bisa membantu presiden dalam penataan segala macam regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah,&amp;quot; ujar Charles, Rabu (18/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Menurut Charles, reformasi hukum selama ini kerap menjadi jargon pemerintah. Namun, dia menilai pelaksanaan kebijakan masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum.&#13;
&#13;
&amp;quot;Dan kedua, reformasi hukum kan sebenarnya sesuatu yang terus dijadikan jargon oleh pemerintah ya, di mana kita ini negara hukum. Tapi kita melihatnya hari ini proses yang kita lakukan itu semua sekali ugal-ugalan. Makanya menurut saya penting untuk memberikan perspektif bagi Kepala Negara dalam hal ini Wakil Presiden, dan kemudian ahli hukum itu untuk menggabungkan sebuah kebijakan,&amp;quot; lanjutnya.&#13;
&#13;
Charles menyadari wakil presiden memiliki tugas dan kewenangan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan. Namun, menurut dia, jabatan tersebut juga memiliki peran strategis untuk memberikan perspektif dan masukan kepada presiden dalam menentukan kebijakan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Apalagi kepala negara seorang profesor. Kita pernah punya wakil presiden teknokrat, kita punya wakil presiden ekonom, kita punya wakil presiden pengusaha, tapi mungkin kita bisa ada presiden dari background hukum. Kita pikir ada memang kekurangannya, tapi kan juga punya kapasitas boleh diakui, kapasitas profesionalnya lebih menonjol di bagian lain,&amp;quot; kata Charles.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Dia menilai pengalaman Yusril di sejumlah pemerintahan menjadi salah satu modal untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Yusril pernah menduduki jabatan menteri pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.&#13;
&#13;
&amp;quot;Saya pikir beliau juga terlibat ya di tradisi politik kita dari tahun 1999. Sempat juga masuk kandidat bursa capres, lalu kita bertahun-tahun melihat bagaimana perkembangan ketatanegaraan kita, ini juga cukup mumpuni bagi saya sebagai seorang ahli hukum tata negara, beliau juga punya background filsafat. Jadi mungkin saja, saya harap bisa mengembalikan spirit reformasi itu. Untuk kembali kepada khitah apa yang kita lakukan di 99,&amp;quot; jelas Charles.&#13;
&#13;
Charles juga berharap Yusril dapat mendorong penguatan otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta memastikan tidak muncul kembali praktik dwifungsi ABRI.&#13;
&#13;
&amp;quot;Misalnya bagaimana menjaga agar dwifungsi ABRI itu tetap tidak ada, yang besar menjadi kecil. Mungkin juga bagaimana otonomi daerah kita diperkuat. Termasuk juga perlindungan hak asasi manusia yang mengecil,&amp;quot; sambungnya.&#13;
&#13;
Selain pengalaman pemerintahan, Charles menilai kapasitas profesional Yusril dapat dipertimbangkan secara terpisah dari identitas politiknya sebagai mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).&#13;
&#13;
&amp;quot;Bisa. Menjadi anggota partai itu bukan sesuatu yang kekal juga. Tapi hari-hari ini kan yang muncul itu memang kapasitas profesionalnya. Dia ditaruh sebagai Menko hukum, itu menunjukkan kepercayaan presiden terhadap beliau dalam konsep kapasitas profesionalnya,&amp;quot; katanya.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Charles juga menyoroti pengalaman Yusril dalam pemerintahan lintas periode kepemimpinan. Menurut dia, pengalaman tersebut dapat menjadi bekal untuk memberikan masukan kepada Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kedua soal pengalaman kepemerintahan. Di era SBY juga pernah, Pak Gus Dur juga pernah, dan ini yang bisa bikin menjadi sesuatu positive thinking bahwa ini bisa membantu Pak Prabowo lah dalam memberikan masukan ketatanegaraan, mewarnai pola jalannya kepemerintahan kita,&amp;quot; tambah Charles.&#13;
&#13;
Dia juga menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga masih perlu diperkuat. Menurut Charles, pengalaman Yusril dapat dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki koordinasi pemerintahan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Sehingga saya pikir ini fungsi koordinasi itu bisa dikomandoi oleh beliau secara keseluruhan, ketimbang kemudian menaruhnya di Menteri Koordinator. Yang selama ini kan juga telah memiliki kendala sendirinya ya menko itu. Saya pikir fungsi itu yang bisa diperkuat nanti oleh Pak Yusril,&amp;quot; terangnya.&#13;
&#13;
Lebih lanjut, Charles memandang Yusril dapat menjadi alternatif di tengah munculnya sejumlah nama yang dikaitkan dengan bursa calon wakil presiden. Dia menilai latar belakang akademisi, pengalaman pemerintahan, dan kapasitas profesional Yusril dapat menjadi pertimbangan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Masuk ya, dia sebagai akademi hukum, berangkat dari teknokrat, dan ya memang menempatkan orang yang relatif bisa diterima oleh semua pihak-pihak, kapasitas dan juga pengalamanya. Kalau saya sih, nilai plusnya faktor profesional ya. Jadi untuk menengahi deadlock politik,&amp;quot; kata Charles.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Dia membandingkan posisi Yusril dengan sejumlah figur lain yang memiliki kedekatan dengan partai politik besar.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kalau Pak Dasco lekat dengan Gerindra, Puan dengan PDIP, AHY dengan Demokrat. Pak Yusril itu dari partai, tapi kan partai kecil. Jadi dianggap tidak terlalu terlalu berpengaruh dalam elektoral yang cukup besar, sehingga cukup tenang. Bisa menjadi alternatif dari tarik menarik kepentingan politik. Dan mungkin kapasitas sebagai profesor atau kapasitas profesionalnya. saya pikir itu yang harus dibutuhkan,&amp;quot; tambahnya.&#13;
&#13;
Charles berharap, apabila nantinya dipercaya menjadi wakil presiden, Yusril dapat mendorong penguatan reformasi hukum dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berpegang pada prinsip konstitusi.&#13;
&#13;
&amp;quot;Mohon ditata lagi agar kita tidak menjauh dari prinsip-prinsip negara hukum. Kedua, kembalikan lagi spirit konstitusi kita. Otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, bisa bikin fokus di situ untuk yang bisa dilakukan oleh profesor dengan posisinya yang cukup senior dan disegani oleh banyak pihak,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
&#13;
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menegaskan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari kader partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.&#13;
&#13;
Menurut Yusril, partai politik pengusung maupun gabungan partai pengusung dapat mengusulkan tokoh di luar keanggotaan partai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.&#13;
&#13;
Ketentuan tersebut, kata Yusril, diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya.&#13;
&#13;
&amp;quot;Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya,&amp;quot; kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).&#13;
&#13;
Dia menjelaskan, partai pengusung memiliki keleluasaan untuk mengusulkan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan layak menjadi wakil presiden. Nama yang diusulkan kemudian disampaikan kepada presiden untuk dipertimbangkan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden,&amp;quot; ujarnya.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
