<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Perpol Baru untuk Sidang Etik Listyo Sigit Diterbitkan, Ini 9 Aturan yang Berubah</title><description>Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru, yang salah satunya mengatur proses sidang kode etik. Sejumlah ketentuan mengalami perubahan dalam aturan tersebut.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254826/perpol-baru-untuk-sidang-etik-listyo-sigit-diterbitkan-ini-9-aturan-yang-berubah</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254826/perpol-baru-untuk-sidang-etik-listyo-sigit-diterbitkan-ini-9-aturan-yang-berubah"/><item><title>Perpol Baru untuk Sidang Etik Listyo Sigit Diterbitkan, Ini 9 Aturan yang Berubah</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254826/perpol-baru-untuk-sidang-etik-listyo-sigit-diterbitkan-ini-9-aturan-yang-berubah</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/18/337/3254826/perpol-baru-untuk-sidang-etik-listyo-sigit-diterbitkan-ini-9-aturan-yang-berubah</guid><pubDate>Rabu 18 November 2026 18:29 WIB</pubDate><dc:creator>Puteranegara Batubara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/18/337/3254826/kadiv_humas_polri_irjen_johnny_eddizon_isir-NrFd_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir (foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/18/337/3254826/kadiv_humas_polri_irjen_johnny_eddizon_isir-NrFd_large.jpg</image><title>Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir (foto: Okezone)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru, yang salah satunya mengatur proses sidang kode etik. Sejumlah ketentuan mengalami perubahan dalam aturan tersebut.&#13;
&#13;
Polri pun tidak menampik bahwa penerbitan Perpol ini salah satunya menjadi persiapan menghadapi kemungkinan sidang kode etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mengingat, Listyo Sigit merupakan perwira tinggi (Pati) aktif berpangkat jenderal bintang empat.&#13;
&#13;
Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,&amp;rdquo; kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Adapun sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:&#13;
&#13;
Pertama, perubahan Pasal 1 angka 6 tentang pengertian banding.&#13;
&#13;
Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding meliputi pelanggar, istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar. Setelah diubah, hak mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Setelah diubah, ketentuannya yang bisa mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja,&amp;rdquo; ucap Isir.&#13;
&#13;
Kedua, penyisipan ayat (4a) pada Pasal 15.&#13;
&#13;
Ketentuan baru mengatur bahwa hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti dengan gelar perkara. Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Ketiga, perubahan Pasal 19 ayat (5) mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan.&#13;
&#13;
Sebelumnya, surat tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan baru, batas waktunya diubah menjadi paling lambat tiga hari kalender.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Perubahan frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,&amp;rdquo; ujar dia.&#13;
&#13;
Keempat, perubahan Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Setelah diubah, anggota KKEP dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,&amp;rdquo; ucap Isir.&#13;
&#13;
Kelima, perubahan Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP.&#13;
&#13;
Sebelumnya, terduga pelanggar diwajibkan menghadiri sidang KKEP secara langsung. Dalam aturan baru, terduga pelanggar dapat mengikuti sidang secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Artinya ada dua pilihan pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,&amp;rdquo; papar dia.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Keenam, perubahan Pasal 74 ayat (3) mengenai susunan keanggotaan KKEP Banding.&#13;
&#13;
Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari pelanggar. Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.&#13;
&#13;
Ketujuh, perubahan Pasal 98 ayat (4) mengenai batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus.&#13;
&#13;
Sebelumnya, penempatan di tempat khusus dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja. Dalam aturan baru, batas waktunya diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus. Perubahan ini disebut sebagai penyesuaian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).&#13;
&#13;
Kedelapan, perubahan Pasal 109 huruf d.&#13;
&#13;
Aturan sebelumnya menetapkan penempatan anggota Polri di tempat khusus paling lama 30 hari kerja. Ketentuan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.&#13;
&#13;
Kesembilan, perubahan Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai salah satu syarat pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).&#13;
&#13;
Dalam aturan sebelumnya, ketentuan tersebut menyebut anggota Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun. Dalam aturan baru, ketentuan itu diperjelas menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.&#13;
&#13;
Dengan penambahan frasa &amp;quot;atau lebih&amp;quot;, tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun maupun di atasnya masuk dalam cakupan ketentuan tersebut.&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru, yang salah satunya mengatur proses sidang kode etik. Sejumlah ketentuan mengalami perubahan dalam aturan tersebut.&#13;
&#13;
Polri pun tidak menampik bahwa penerbitan Perpol ini salah satunya menjadi persiapan menghadapi kemungkinan sidang kode etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mengingat, Listyo Sigit merupakan perwira tinggi (Pati) aktif berpangkat jenderal bintang empat.&#13;
&#13;
Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,&amp;rdquo; kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Adapun sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:&#13;
&#13;
Pertama, perubahan Pasal 1 angka 6 tentang pengertian banding.&#13;
&#13;
Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding meliputi pelanggar, istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar. Setelah diubah, hak mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Setelah diubah, ketentuannya yang bisa mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja,&amp;rdquo; ucap Isir.&#13;
&#13;
Kedua, penyisipan ayat (4a) pada Pasal 15.&#13;
&#13;
Ketentuan baru mengatur bahwa hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti dengan gelar perkara. Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Ketiga, perubahan Pasal 19 ayat (5) mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan.&#13;
&#13;
Sebelumnya, surat tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan baru, batas waktunya diubah menjadi paling lambat tiga hari kalender.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Perubahan frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,&amp;rdquo; ujar dia.&#13;
&#13;
Keempat, perubahan Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Setelah diubah, anggota KKEP dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,&amp;rdquo; ucap Isir.&#13;
&#13;
Kelima, perubahan Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP.&#13;
&#13;
Sebelumnya, terduga pelanggar diwajibkan menghadiri sidang KKEP secara langsung. Dalam aturan baru, terduga pelanggar dapat mengikuti sidang secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Artinya ada dua pilihan pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,&amp;rdquo; papar dia.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Keenam, perubahan Pasal 74 ayat (3) mengenai susunan keanggotaan KKEP Banding.&#13;
&#13;
Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari pelanggar. Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.&#13;
&#13;
Ketujuh, perubahan Pasal 98 ayat (4) mengenai batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus.&#13;
&#13;
Sebelumnya, penempatan di tempat khusus dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja. Dalam aturan baru, batas waktunya diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus. Perubahan ini disebut sebagai penyesuaian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).&#13;
&#13;
Kedelapan, perubahan Pasal 109 huruf d.&#13;
&#13;
Aturan sebelumnya menetapkan penempatan anggota Polri di tempat khusus paling lama 30 hari kerja. Ketentuan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.&#13;
&#13;
Kesembilan, perubahan Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai salah satu syarat pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).&#13;
&#13;
Dalam aturan sebelumnya, ketentuan tersebut menyebut anggota Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun. Dalam aturan baru, ketentuan itu diperjelas menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.&#13;
&#13;
Dengan penambahan frasa &amp;quot;atau lebih&amp;quot;, tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun maupun di atasnya masuk dalam cakupan ketentuan tersebut.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
