<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Petugas Haji Non-Muslim Jadi Sorotan, Komisi VIII DPR Segera Panggil Kemenhaj</title><description>Komisi VIII DPR RI bakal memanggil Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan pelibatan petugas haji non-Muslim.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254889/petugas-haji-non-muslim-jadi-sorotan-komisi-viii-dpr-segera-panggil-kemenhaj</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254889/petugas-haji-non-muslim-jadi-sorotan-komisi-viii-dpr-segera-panggil-kemenhaj"/><item><title>Petugas Haji Non-Muslim Jadi Sorotan, Komisi VIII DPR Segera Panggil Kemenhaj</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254889/petugas-haji-non-muslim-jadi-sorotan-komisi-viii-dpr-segera-panggil-kemenhaj</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254889/petugas-haji-non-muslim-jadi-sorotan-komisi-viii-dpr-segera-panggil-kemenhaj</guid><pubDate>Kamis 19 November 2026 09:10 WIB</pubDate><dc:creator>Jonathan Simanjuntak</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/19/337/3254889/dpr_ri-6X4K_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">DPR RI (foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/19/337/3254889/dpr_ri-6X4K_large.jpg</image><title>DPR RI (foto: Okezone)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA - Komisi VIII DPR RI bakal memanggil Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan pelibatan petugas haji non-Muslim.&#13;
&#13;
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengatakan, pemanggilan tersebut diperlukan untuk memperjelas kebijakan pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini,&amp;quot; kata Syahrul, Kamis (19/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Syahrul menilai, pelibatan tenaga profesional non-Muslim dalam sejumlah pekerjaan pendukung di dalam negeri, seperti pelayanan administrasi keimigrasian dan pengurusan kesehatan, pada prinsipnya tidak menjadi persoalan.&#13;
&#13;
Namun, ia meminta pemerintah memperjelas ruang lingkup penugasan petugas non-Muslim, terutama jika mereka akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk memberikan pelayanan langsung di Tanah Suci.&#13;
&#13;
&amp;quot;Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu,&amp;quot; jelas Syahrul.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Ia menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan. Karena itu, kebijakan penempatan petugas tidak cukup hanya didasarkan pada semangat toleransi, tetapi juga harus mempertimbangkan sensitivitas umat Islam serta karakteristik pelaksanaan ibadah haji.&#13;
&#13;
Syahrul menegaskan, pandangannya bukan berarti menolak keterlibatan tenaga kerja non-Muslim dalam seluruh aspek pelayanan haji. Menurutnya, tenaga profesional non-Muslim tetap dapat dilibatkan dalam pekerjaan teknis dan administratif sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA - Komisi VIII DPR RI bakal memanggil Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan pelibatan petugas haji non-Muslim.&#13;
&#13;
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengatakan, pemanggilan tersebut diperlukan untuk memperjelas kebijakan pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini,&amp;quot; kata Syahrul, Kamis (19/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Syahrul menilai, pelibatan tenaga profesional non-Muslim dalam sejumlah pekerjaan pendukung di dalam negeri, seperti pelayanan administrasi keimigrasian dan pengurusan kesehatan, pada prinsipnya tidak menjadi persoalan.&#13;
&#13;
Namun, ia meminta pemerintah memperjelas ruang lingkup penugasan petugas non-Muslim, terutama jika mereka akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk memberikan pelayanan langsung di Tanah Suci.&#13;
&#13;
&amp;quot;Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu,&amp;quot; jelas Syahrul.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Ia menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan. Karena itu, kebijakan penempatan petugas tidak cukup hanya didasarkan pada semangat toleransi, tetapi juga harus mempertimbangkan sensitivitas umat Islam serta karakteristik pelaksanaan ibadah haji.&#13;
&#13;
Syahrul menegaskan, pandangannya bukan berarti menolak keterlibatan tenaga kerja non-Muslim dalam seluruh aspek pelayanan haji. Menurutnya, tenaga profesional non-Muslim tetap dapat dilibatkan dalam pekerjaan teknis dan administratif sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
