<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Polri Tancap Gas Usut Dugaan Penyadapan Presiden, 59 Saksi Diperiksa</title><description>Bareskrim Polri menyatakan laporan polisi (LP) terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, telah diterbitkan pada 11 November 2026. Sejak laporan tersebut diterbitkan, penyidik langsung melakukan serangkaian langkah penyidikan.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254951/polri-tancap-gas-usut-dugaan-penyadapan-presiden-59-saksi-diperiksa</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254951/polri-tancap-gas-usut-dugaan-penyadapan-presiden-59-saksi-diperiksa"/><item><title>Polri Tancap Gas Usut Dugaan Penyadapan Presiden, 59 Saksi Diperiksa</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254951/polri-tancap-gas-usut-dugaan-penyadapan-presiden-59-saksi-diperiksa</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254951/polri-tancap-gas-usut-dugaan-penyadapan-presiden-59-saksi-diperiksa</guid><pubDate>Kamis 19 November 2026 13:48 WIB</pubDate><dc:creator>Puteranegara Batubara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/19/337/3254951/kasus_penyadapan-civn_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Kasus Penyadapan Presiden (foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/19/337/3254951/kasus_penyadapan-civn_large.jpg</image><title>Kasus Penyadapan Presiden (foto: Okezone)</title></images><description>&#13;
&#13;
JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan laporan polisi (LP) terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, telah diterbitkan pada 11 November 2026. Sejak laporan tersebut diterbitkan, penyidik langsung melakukan serangkaian langkah penyidikan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Sejak LP terbit pada tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,&amp;quot; kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Kamis (19/11/2026).&#13;
&#13;
Selain memeriksa puluhan saksi, Susatyo mengungkapkan bahwa penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah rumah yang diduga dijadikan posko terkait operasi makar.&#13;
&#13;
&amp;quot;Juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya. Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana,&amp;quot; ujar Susatyo.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Susatyo menjelaskan, terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian penyidik dalam perkara dugaan makar tersebut, yakni perbuatan persiapan, pemufakatan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan makar.&#13;
&#13;
&amp;quot;Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,&amp;quot; ucap Susatyo.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Setelah melakukan penyidikan secara maraton, Susatyo menyatakan Bareskrim akan menggelar ekspose perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026).&#13;
&#13;
&amp;quot;Karena sejak LP terbit sudah kami kirimkan SPDP. Kami sudah menerima jaksa-jaksa yang akan juga menangani. Sehingga dari awal perkara ini akan terus berkoordinasi juga agar semua menjadi terang benderang,&amp;quot; tutur mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat tersebut.&#13;
&#13;
Lebih lanjut, Susatyo menuturkan bahwa penyidik juga telah memeriksa empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.&#13;
&#13;
&amp;quot;Dan kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,&amp;quot; papar Susatyo.&#13;
&#13;
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.&#13;
&#13;
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).&#13;
&#13;
Terbaru, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).&#13;
&#13;
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025&amp;ndash;2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.&#13;
&#13;
Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.&#13;
&#13;
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.&#13;
&#13;
Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.&#13;
</description><content:encoded>&#13;
&#13;
JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan laporan polisi (LP) terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, telah diterbitkan pada 11 November 2026. Sejak laporan tersebut diterbitkan, penyidik langsung melakukan serangkaian langkah penyidikan.&#13;
&#13;
&amp;quot;Sejak LP terbit pada tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,&amp;quot; kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Kamis (19/11/2026).&#13;
&#13;
Selain memeriksa puluhan saksi, Susatyo mengungkapkan bahwa penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah rumah yang diduga dijadikan posko terkait operasi makar.&#13;
&#13;
&amp;quot;Juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya. Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana,&amp;quot; ujar Susatyo.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Susatyo menjelaskan, terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian penyidik dalam perkara dugaan makar tersebut, yakni perbuatan persiapan, pemufakatan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan makar.&#13;
&#13;
&amp;quot;Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,&amp;quot; ucap Susatyo.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Setelah melakukan penyidikan secara maraton, Susatyo menyatakan Bareskrim akan menggelar ekspose perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026).&#13;
&#13;
&amp;quot;Karena sejak LP terbit sudah kami kirimkan SPDP. Kami sudah menerima jaksa-jaksa yang akan juga menangani. Sehingga dari awal perkara ini akan terus berkoordinasi juga agar semua menjadi terang benderang,&amp;quot; tutur mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat tersebut.&#13;
&#13;
Lebih lanjut, Susatyo menuturkan bahwa penyidik juga telah memeriksa empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.&#13;
&#13;
&amp;quot;Dan kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,&amp;quot; papar Susatyo.&#13;
&#13;
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.&#13;
&#13;
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).&#13;
&#13;
Terbaru, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).&#13;
&#13;
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025&amp;ndash;2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.&#13;
&#13;
Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.&#13;
&#13;
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.&#13;
&#13;
Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
