<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>KPK Periksa Kadis PU Pemalang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Anom</title><description>KPK juga memanggil Teddy Setiawan selaku Pemilik CV Bumi Rancang pelaksana pekerjaan konstruksi di Pemalang tahun anggaran 2026. Namun nelum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254983/kpk-periksa-kadis-pu-pemalang-terkait-kasus-dugaan-korupsi-bupati-anom</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254983/kpk-periksa-kadis-pu-pemalang-terkait-kasus-dugaan-korupsi-bupati-anom"/><item><title>KPK Periksa Kadis PU Pemalang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Anom</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254983/kpk-periksa-kadis-pu-pemalang-terkait-kasus-dugaan-korupsi-bupati-anom</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/19/337/3254983/kpk-periksa-kadis-pu-pemalang-terkait-kasus-dugaan-korupsi-bupati-anom</guid><pubDate>Kamis 19 November 2026 15:26 WIB</pubDate><dc:creator>Nur Khabibi</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/19/337/3254983/kpk-LQya_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">KPK Periksa Kadis PU Pemalang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Anom</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/19/337/3254983/kpk-LQya_large.jpg</image><title>KPK Periksa Kadis PU Pemalang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Anom</title></images><description>JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemalang, Joko Triasmoro pada Kamis (19/11/2026).&amp;nbsp;Joko diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.&#13;
&#13;
&amp;quot;Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang,&amp;quot; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.&#13;
&#13;
KPK juga memanggil Teddy Setiawan selaku Pemilik CV Bumi Rancang pelaksana pekerjaan konstruksi di Pemalang tahun anggaran 2026. Namun nelum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Sekadar diketahui, KPK menetapkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.&#13;
&#13;
Anom ditetapkan tersangka bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA); staf administrasi KPK, Setya Budi Dias (DIS); dan ayah dari Dias, Lilik Budi Suprianto (LBS).&#13;
&#13;
KPK menyebutkan, Anom melalui Gus Haris meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Atas perintah tersebut, Gus Haris mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar.&#13;
&#13;
Uang tersebut diantaranya digunakan untuk &amp;#39;menyelesaikan&amp;#39; perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Anom.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Atas perbuatannya, terhadap &amp;nbsp;AWI bersama-sama GHA disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.&#13;
&#13;
Sementara terhadap Sdr. LBS bersama-sama Sdr. DIS, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidan&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemalang, Joko Triasmoro pada Kamis (19/11/2026).&amp;nbsp;Joko diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.&#13;
&#13;
&amp;quot;Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang,&amp;quot; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.&#13;
&#13;
KPK juga memanggil Teddy Setiawan selaku Pemilik CV Bumi Rancang pelaksana pekerjaan konstruksi di Pemalang tahun anggaran 2026. Namun nelum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Sekadar diketahui, KPK menetapkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.&#13;
&#13;
Anom ditetapkan tersangka bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA); staf administrasi KPK, Setya Budi Dias (DIS); dan ayah dari Dias, Lilik Budi Suprianto (LBS).&#13;
&#13;
KPK menyebutkan, Anom melalui Gus Haris meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Atas perintah tersebut, Gus Haris mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar.&#13;
&#13;
Uang tersebut diantaranya digunakan untuk &amp;#39;menyelesaikan&amp;#39; perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Anom.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Atas perbuatannya, terhadap &amp;nbsp;AWI bersama-sama GHA disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.&#13;
&#13;
Sementara terhadap Sdr. LBS bersama-sama Sdr. DIS, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidan&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
