<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPD RI:&amp;nbsp;Cawapres Pengganti Gibran Harus Bisa Jadi Jembatan Pusat dan Daerah</title><description>Haji Uma menegaskan, DPD RI adalah satu-satunya lembaga yang aspirasinya terlembagakan secara resmi dalam UUD 1945 sebagai representasi daerah.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/20/337/3255124/dpd-ri-nbsp-cawapres-pengganti-gibran-harus-bisa-jadi-jembatan-pusat-dan-daerah</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2026/11/20/337/3255124/dpd-ri-nbsp-cawapres-pengganti-gibran-harus-bisa-jadi-jembatan-pusat-dan-daerah"/><item><title>DPD RI:&amp;nbsp;Cawapres Pengganti Gibran Harus Bisa Jadi Jembatan Pusat dan Daerah</title><link>https://news.okezone.com/read/2026/11/20/337/3255124/dpd-ri-nbsp-cawapres-pengganti-gibran-harus-bisa-jadi-jembatan-pusat-dan-daerah</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2026/11/20/337/3255124/dpd-ri-nbsp-cawapres-pengganti-gibran-harus-bisa-jadi-jembatan-pusat-dan-daerah</guid><pubDate>Jum'at 20 November 2026 11:21 WIB</pubDate><dc:creator>Fahmi Firdaus </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/20/337/3255124/prabowo-JTW3_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Surat Pengunduran Diri Wapres </media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/20/337/3255124/prabowo-JTW3_large.jpg</image><title>Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Surat Pengunduran Diri Wapres </title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Sejumlah nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan. Dari internal Partai Gerindra muncul nama Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani dan Sugiono.&#13;
&#13;
Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma, mengatakan, calon Wakil Presiden pengganti Gibran harus bisa diterima semua pihak dan jadi jembatan pusat dengan daerah.&#13;
&#13;
&amp;quot;Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya 3 tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak,&amp;quot; ujar Haji Uma Jumat (20/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Menurut Haji Uma, masukan dari daerah selama ini terlalu sering diabaikan dalam penentuan jabatan-jabatan strategis di pusat. Padahal, yang merasakan langsung dampak kebijakan pusat adalah daerah. Karena itu penting Presiden mempertimbangkan suara daerah.&#13;
&#13;
&amp;quot;Setuju tokoh DPD dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik. Bagus jika Presiden melirik tokoh dari DPD,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
Haji Uma menegaskan, DPD RI adalah satu-satunya lembaga yang aspirasinya terlembagakan secara resmi dalam UUD 1945 sebagai representasi daerah.&#13;
&#13;
&amp;quot;Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI,&amp;quot; katanya.&#13;
&#13;
Bagi Haji Uma, Indonesia saat ini tidak butuh Wapres yang populer di media sosial. Indonesia butuh Wapres yang bisa merajut. &amp;quot;Yang diterima semua kelompok dan melebur dengan semua komponen bangsa,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Menurutnya, Wapres ideal adalah sosok yang paham relasi pusat-daerah, paham fiskal pusat dan daerah, paham ketimpangan pembangunan antar-daerah, dan mampu mengeksekusi kebijakan konkret sampai ke akar rumput.&#13;
&#13;
&amp;quot;DPD punya peran strategis dalam pembangunan bangsa ini. Jembatan pusat dan daerah. DPD paham apa yang menjadi kebutuhan daerah-daerah. Soal fiskal pusat dan daerah. Pembangunan seragam seluruh daerah karena DPD paham soal itu. Tidak ada ketimpangan. Bisa ada kebijakan konkret yang dieksekusi Wapres dari DPD,&amp;quot; ungkapya.&#13;
&#13;
Selama ini, kata Haji Uma, yang secara terlembaga menjembatani program pusat agar sampai ke daerah adalah DPD RI.&#13;
&#13;
&amp;quot;DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu,&amp;quot; katanya.&#13;
&#13;
&amp;quot;Program pusat tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengawal di daerah. Dan yang paling paham anatomi daerah adalah DPD,&amp;quot;lanjutnya.&#13;
&#13;
Haji Uma menyebut, ada empat pimpinan DPD RI periode ini yang layak masuk pertimbangan Presiden mulai Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai dan GKR Hemas.&#13;
&#13;
Keempatnya, kata Haji Uma, memiliki pengalaman di pemerintahan dan parlemen, serta diterima semua kelompok.&#13;
&#13;
Namun soal siapa nama yang akhirnya dipilih, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon, dan MPR memilih salah satunya untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.&#13;
&#13;
&amp;quot;Karena Wapres dari DPD tidak partisan. Dia tidak akan membangun kekuatan politik sendiri untuk Pilpres 2029. Dia tegak lurus dengan Asta Cita Presiden,&amp;quot; ujar Haji Uma.&#13;
&#13;
Dia melanjutkan, Kelompok DPD di MPR RI beranggotakan 152 senator turut memiliki hak suara dalam pemilihan Wakil Presiden. &amp;quot;Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Sejumlah nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan. Dari internal Partai Gerindra muncul nama Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani dan Sugiono.&#13;
&#13;
Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma, mengatakan, calon Wakil Presiden pengganti Gibran harus bisa diterima semua pihak dan jadi jembatan pusat dengan daerah.&#13;
&#13;
&amp;quot;Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya 3 tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak,&amp;quot; ujar Haji Uma Jumat (20/11/2026).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Menurut Haji Uma, masukan dari daerah selama ini terlalu sering diabaikan dalam penentuan jabatan-jabatan strategis di pusat. Padahal, yang merasakan langsung dampak kebijakan pusat adalah daerah. Karena itu penting Presiden mempertimbangkan suara daerah.&#13;
&#13;
&amp;quot;Setuju tokoh DPD dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik. Bagus jika Presiden melirik tokoh dari DPD,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
Haji Uma menegaskan, DPD RI adalah satu-satunya lembaga yang aspirasinya terlembagakan secara resmi dalam UUD 1945 sebagai representasi daerah.&#13;
&#13;
&amp;quot;Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI,&amp;quot; katanya.&#13;
&#13;
Bagi Haji Uma, Indonesia saat ini tidak butuh Wapres yang populer di media sosial. Indonesia butuh Wapres yang bisa merajut. &amp;quot;Yang diterima semua kelompok dan melebur dengan semua komponen bangsa,&amp;quot; ujarnya.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
Menurutnya, Wapres ideal adalah sosok yang paham relasi pusat-daerah, paham fiskal pusat dan daerah, paham ketimpangan pembangunan antar-daerah, dan mampu mengeksekusi kebijakan konkret sampai ke akar rumput.&#13;
&#13;
&amp;quot;DPD punya peran strategis dalam pembangunan bangsa ini. Jembatan pusat dan daerah. DPD paham apa yang menjadi kebutuhan daerah-daerah. Soal fiskal pusat dan daerah. Pembangunan seragam seluruh daerah karena DPD paham soal itu. Tidak ada ketimpangan. Bisa ada kebijakan konkret yang dieksekusi Wapres dari DPD,&amp;quot; ungkapya.&#13;
&#13;
Selama ini, kata Haji Uma, yang secara terlembaga menjembatani program pusat agar sampai ke daerah adalah DPD RI.&#13;
&#13;
&amp;quot;DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu,&amp;quot; katanya.&#13;
&#13;
&amp;quot;Program pusat tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengawal di daerah. Dan yang paling paham anatomi daerah adalah DPD,&amp;quot;lanjutnya.&#13;
&#13;
Haji Uma menyebut, ada empat pimpinan DPD RI periode ini yang layak masuk pertimbangan Presiden mulai Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai dan GKR Hemas.&#13;
&#13;
Keempatnya, kata Haji Uma, memiliki pengalaman di pemerintahan dan parlemen, serta diterima semua kelompok.&#13;
&#13;
Namun soal siapa nama yang akhirnya dipilih, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon, dan MPR memilih salah satunya untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.&#13;
&#13;
&amp;quot;Karena Wapres dari DPD tidak partisan. Dia tidak akan membangun kekuatan politik sendiri untuk Pilpres 2029. Dia tegak lurus dengan Asta Cita Presiden,&amp;quot; ujar Haji Uma.&#13;
&#13;
Dia melanjutkan, Kelompok DPD di MPR RI beranggotakan 152 senator turut memiliki hak suara dalam pemilihan Wakil Presiden. &amp;quot;Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
