Puluhan Partai di Jombang Ancam Boikot Pilpres
JOMBANG - Puluhan partai yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) Jombang kembali menumpahkan kekesalannya terhadap kinerja KPU dan Panitia Pengawas (Panwas) Jombang. Kemarin, gabungan partai yang terdiri dari 24 parpol itu menggelar aksi demo dan mengancam akan boikot pilpres.
Aksi ini dipicu atas ketidakpuasan parpol dalam pelaksanaan Pemilihan Legisliatif (Pileg) tanggal 9 April lalu. Mereka menilai, banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan anggota Dewan itu. Mereka juga kecewa atas banyaknya pelanggaran yang masuk, namun tak ditindaklanjuti Panwas.
Aksi yang diikuti puluhan massa itu dimulai di Kantor KPU Kabupaten Jombang sekira pukul 10.00 WIB. Selain menggelar orasi di halaman kantor, mereka juga berupaya menurunkan sejumlah bendera parpol yang berjajar di depan kantor KPU. Belum selesai menurunkan bendera, aksi ini keburu mendapat perlawanan dari aparat kepolisan yang mengamankan jalannya aksi.
Beberapa saat setelah menggelar orasi di tempat ini, massa kemudian bergeser menuju kantor Panwas di Jalan dr Soetomo. Massa kembali menelan kekecewaan lantaran tak bisa menemui satupun anggota Panwas. Bahkan di kantor itu tak tampak satu orangpun. Sepinya kantor Panwas ini, kontan membuat massa gregetan. Mereka lantas menempel poster dan menyegel pintu gerbang kantor Panwas.
Joko Fattah Rachim, salah satu koordinator aksi mengatakan, gabungan parpol ini merasa kecewa dengan kinerja KPU dan Panwas. Terutama tidak ditindaklanjutinya sejumlah laporan yang dilayangkan ke Panwas. Menurutnya, sejumlah pelanggaran yang sampai di meja Panwas, hanya dijadikan arsip. "Tak satupun laporan yang ditindaklanjuti," tegas Fattah.
Dia menuding Panwas mandul. Terbukti dari banyaknya pelanggaran pemiilu yang lolos dari bidikan. Tak satupun temuan pelanggaran oleh Panwas yang bisa dirampungkan. "Lihat saja, berapa puluh laporan pelanggaran di Panwas yang akhirnya mandek," tukasnya.
Dia mendesak agar Panwas segera melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan partai itu. Jika tidak kata dia, gabungan parpol ini mengancam akan memboikot pemilu presiden (Pilpres) bulan Juli nanti. "Buat apa ikut pemilu, jika ada kecurangan tapi dibiarkan," lontarnya.
Dia juga mendesak pihak kepolisian untuk menindak anggota Panwas yang sengaja membiarkan laporan parpol itu sia-sia. Menurutnya, Panwas harus bertanggungjawab atas kinerjanya. Semua anggota Panwas harus diusut. "Mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik," tuntutnya.
Mashudin, koordinator aksi dari Partai Gerindra mengungkapkan, Pileg beberapa waktu lalu memang sarat dengan kecurangan. Namun demikian, Panwas justru tak bergerak seakan tak mengetahui kecurangan-kecurangan itu. Panwas harus bertangung jawab.
Sayangnya, tak satupun anggota Panwas yang bisa dikonfirmasi mengenai aksi ini. Ketua Panwas Kabupaten Jombang, Fathoni juga tak bisa ditemui. Beberapa kali Seputar Indonesia (SI) menghubungi melalui telepon selulernya, terdengar nada tidak aktif.
(Fitra Iskandar)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
