Waspadai, Markus dapat Menggembosi Hak Angket

Rabu 02 Desember 2009 16:50 WIB
https: img.okezone.com content 2009 12 02 230 281152

DPR telah berhasil mengesahkan hak angket anggota DPR menjadi hak angket DPR, sebuah upaya politik untuk bisa membongkar hingga tuntas dugaan penyimpangan bailout Bank Century yang merugikan negara hingga mencapai Rp 6,7 triliun.

Sebagai upaya politik, hak angket Century memang menjadi arena yang mendebarkan bagi partai-partai politik karena Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik yang terbukti menerima aliran uang haram dari dana talangan Bank Century itu. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol.

Berhasil atau tidaknya DPR membongkar penyimpangan bailout Bank Century juga sangat tergantung pada komitmen dan kemurnian nurani para anggota Pansus.  Sejumlah kalangan jauh-jauh hari telah memprediksi hak angket tidak akan berjalan mulus. Kekhawatiran mereka lantaran telah terlihat manuver para inisiator yang terkesan sarat dengan  eufhoria dan muatan politik lain. Mereka secara terang-terangan saling menepuk dada sebagai pihak yang paling berjasa dan menuding sesama anggota DPR sebagai penumpang gelap.

Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah adanya kemungkinan menyusupnya para "markus" alias makelar kasus kedalam perjuangan anggota Pansus. Bukan tidak mungkin, sejumlah tokoh yang di masa lalu pernah bermasalah dengan Bank Indonesia atau pernah terlibat kasus korupsi namun belum tersentuh hukum akan berkolaborasi dengan pusat-pusat kekuasaan di DPR RI. Ujung-ujungnya, Pansus hanya akan dijadikan ajang untuk bargaining politik dan transaksi hukum. Jika itu sampai terjadi, maka apa yang diharapkan publik bahwa Pansus dapat mengembalikan uang rakyat yang terlanjur dijarah oleh para penjahat Bank Century (jika ada), dipastikan akan gagal total. DPR periode lalu termasuk institusi yang korup dan menjadi markasnya para markus.

Oleh sebab itu, Pansus juga harus perduli dengan aspirasidi luar parlemen yang menginginkan Century Gate dituntaskan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Keinginan publik hanya satu, yakni agar semua pihak yang terlibat skandal itu kelak bisa diungkap dalam proses politik di parlemen, dan kemudian diproses secara hukum di pengadilan untuk mencari keadilan dan kebenaran. Dalam kaitan ini, juga penting bagi aparat keamanan untuk menertibkan aksi-aksi liar massa bayaran di luar gedung Dewan yang bisa merusak mekanisme demokrasi.

Ricard Radja

Jaringan Epistoholik Indonesia

Tinggal di Kupang, Jl. Kejora, Tova, Kupang-NTT

[email protected]

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini