Gerakan OPM Mengkhawatirkan PT Freeport

Kamis 03 Desember 2009 09:35 WIB
https: img.okezone.com content 2009 12 03 230 281315

Sejak pemerintah membuka konsensi pertambangan untuk PT Freeport Indonesia pada 1967, kondisi pembangunan di Papua tidak banyak bergerak. Perkembangan Papua masih kalah jauh dengan kota-kota kelas dua di wilayah Pulau Jawa. Akibatnya sampai saat ini yang kita dengar dan kita lihat hanyalah konflik antara warga baik dengan aparat keamanan (TNI/Polri) maupun dengan PT Freeport Indonesia sendiri, sehingga membuat situasi keamanan di Papua tidak kondusif. Berbicara mengenai PT Freeport, selalu bersinggungan dengan sejarah perusahaan multinasional di Tanah Air. Betapapun jerih payah yang dilakukan untuk meredam konflik di lahan tambang emas terbesar di Indonesia tersebut, bara konflik yang terjadi tidak pernah benar-benar padam.

Sejak berdirinya PT Freepot Indonesia, aparat keamanan (TNI/Polri) tidak pernah berhenti memberikan perlindungan baik terhadap warga masyarakat dan karyawan PT Freeport Indonesia dari ancaman gangguan keamanan yang dilakukan oleh pihak separatis OPM yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait PT Freeport, walaupun pemerintah dan manajemen PT Freeport Indonesia telah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan konflik. Dana untuk komunitas suku ditingkatkan, pengucuran dana bergulir untuk tiap desa dan program-program pengembangan masyarakat lainnya. Kurang lebih Rp 500 miliar dana dikucurkan tiap tahunnya untuk suku-suku di Papua. PT Freeport Indonesia juga membayar pajak hingga Rp 16 triliun lebih per tahunnya. Dana yang cukup besar itu sebenarnya bila dikelola dan dioptimalkan, bisa mengurangi bahkan menghentikan konflik yang berkepanjangan tersebut.

Namun demikian, dalam realitasnya, ini sepertinya belum cukup. kekayaan alam Papua yang begitu besar membuat masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah belum cukup. Karena sampai saat ini masih minimnya sarana dan prasarana publik di Papua dan Papua Barat, kelaparan dan kondisi kurang gizi di daerah Puncak Jaya dan kabupaten lainnya di Papua, serta rendahnya tingkat pendidikan di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini itu. Apabila ini dibiarkan terus maka ini merupakan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan konflik. Apalagi, dilain sisi arus informasi demikian terbuka. Dengan perkembangan teknologi penyiaran, seperti contoh Washington Post edisi terbaru menampilkan berita terlukanya dua polisi akibat tembakan seseorang di bus di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Konflik yang belum berujung dan menjadi perhatian internasional.

Begitu besar perhatian yang dicurahkan media massa internasional terkait kondisi perusahaan pertambangan AS yang telah lama beroperasi di Indonesia tersebut, dengan demikian maka masyarakat Papua bisa melihat kondisi masyarakat di bagian Indonesia lainnya. Betapa jalan-jalan tol terbentang, gedung-gedung mentereng menjulang dan ikon-ikon masyarakat perkotaan lainnya yang tidak dapat ditemukan di Papua.

Seyogianya pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait mengupayakan solusi yang komprehensif dengan melakukan pembangunan secara masif di bumi Cendrawasih tersebut, sehingga keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua tersebut bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Papua, bukan sebaliknya menjadi "bom waktu" lepasnya Papua dari NKRI.

Farel Kuto

Perum Puri Mas - Sawangan, Depok

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini