Waspadai Adu Domba Sesama Anak Bangsa

Kamis 03 Desember 2009 12:12 WIB
https: img.okezone.com content 2009 12 03 230 281398

Munculnya insiden sekecil apapun itu harus dikategorikan gejala kekerasan horizontal yang harus ditolak agar tidak semakin berkembang. Insiden itu juga menjadi bukti masih adanya oknum-oknum yang suka mengadu domba sesama warga bangsa. Hal ini ironis karena bangsa kita telah membuktikan sebagai bangsa cinta damai, mampu menggelar pemilu dan pilpres damai yang dimenangkan SBY. Sebagai pemimpin bangsa yang dipilih langsung secara damai, SBY diharapkan cepat merespon tiap gejala kekerasan horizontal yang berpotensi menelan korban sesama anak bangsa.

Di sejumlah daerah, tiap gejala kekerasan horizontal selalu melibatkan provokator yang terdiri dari dua jenis.

Pertama, provokator utama yang memiliki kekuasaan dan uang. Provokator utama biasanya mampu membayar sejumlah orang untuk melakukan provokasi di tempat dan saat-saat tertentu. Tujuannya, memicu kekerasan horizontal, lalu berkembang menjadi konflik sosial dan ujungnya menguntungkan kepentingannya secara politis dan ekonomis, tanpa peduli siapa dan berapa korban yang jatuh. Kedua, provokator lapangan yang memiliki kekuatan fisik dan pengalaman berbuat kekerasan. Ciri-cirinya selalu identik dengan kaum preman yang banyak menguasai keamanan sejumlah kawasan secara ilegal. Sikap dan perilakunya cenderung brutal.

Untuk itu, bangsa Indonesia yang cinta damai sudah sepatutnya menyusun barisan anti provokator. Setiap gejala kekerasan horizontal dapat dianggap amat berbahaya bagi bangsa dan negara, Pemerintah tidak boleh membiarkannya berkembang. Untuk itu, sebagai warga masyarakat yang cinta damai, ada sejumlah saran kepada pemerintah khususnya aparat keamanan. Pertama, pemerintah dalam hal ini Presiden SBY secara terbuka harus mengutuk tiap aksi dan reaksi yang dilakukan kelompok mana pun yang nyata-nyata cenderung dapat memicu kekerasan horizontal. Dengan demikian, semua pihak akan mengerti, Presiden juga menentang tiap gejala kekerasan horizontal. Kedua, Presiden harus segera memberi instruksi secara terbuka kepada aparat keamanan (TNI/Polri) untuk memberi jaminan keamanan bagi semua anak bangsa.

Namun, dalam hal ini, aparat keamanan harus segera menindak tegas pihak mana pun yang nyata-nyata hendak mengganggu keamanan. Dan Ketiga, DPR harus ikut mengutuk gejala kekerasan horizontal.

Wawan Budayawan, Spd

Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini