Menyoal Pelarangan Film Balibo oleh LSF

Jum'at 04 Desember 2009 09:05 WIB
https: img.okezone.com content 2009 12 04 230 281632

Lembaga Sensor Film (LSF) melarang pemutaran film Balibo karya sutradara Robert Connolly satu jam sebelum diputar di Indonesia. Pelarangan LSF terhadap pemutaran perdana Balibo yang dilakukan Jakarta Foreign Correspondents Club juga berarti film tersebut tidak akan diputar di Jakarta Internasional Film Festival (JiFFest) yang akan diselenggarakan 4 hingga 12 Desember 2009 mendatang. Pelarangan ini disesalkan oleh sejumlah kalangan. Mereka menilai bahwa tidak seharusnya ada praktek pelarangan terhadap produk dan karya seni seperti di era lalu.

Film ini menceritakan mengenai tewasnya 5 wartawan Australia di Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada Oktober 1975. Lima wartawan itu adalah Gary Cunningham, Malcolm Rennie, Greg Shackleton, Tony Stewart, dan Brian Peters. Diduga, mereka dieksekusi oleh pasukan khusus TNI.

Tujuannya, agar mereka tak menyiarkan secara detil invasi Indonesia atas Timor Timur. Pemerintah Indonesia mengatakan, kelima wartawan itu tewas karena terjebak di medan peperangan. Namun, pada 2007, pengadilan koroner di negara bagian Australia, New South Wales, mengatakan, bahwa mereka dibunuh oleh TNI.

Film Balibo yang dilarang tayang di Indonesia itu ternyata tidak mewakili sikap resmi pemerintahan Australia. Hal ini dikatakan oleh Public Affairs Kedubes Australia di Jakarta, Jenny Dee, bahwa film tersebut tidak menyuarakan Pemerintah Australia. Pihaknya menghormati sikap pemerintah Indonesia yang melarang pemutaran film tersebut. Jenny juga menampik dilarangnya pemutaran film tersebut dapat mengganggu hubungan Indonesia-Australia, mengingat kedua nengara telah lama menjalin hubungan baik.

Pelarangan film ini sepenuhnya merupakan kewenangan penuh LSF. Apa yang dilakukan oleh LSF dinilai sudah tepat. Soal adanya pernyataan dari sejumlah pihak bahwa tindakan LSF itu sangat berlebihan, adalah sah-sah saja. Mungkin, alasan LSF melarang film itu karena dinilai telah memojokan TNI. Bila kita membaca fungsi LSF, salah satunya adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia.

Mengacu pada fungsi tersebut, sudah semestinya kita menyikapi hal ini secara jernih dan seimbang. Memang bagi para pekerja seni, pelarangan ini dinilai sebagai bentuk pengekangan kreasi. Namun di sisi lain mereka hendaknya juga memikirkan ekses lainnya. Di samping itu, film itu belum tentu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, karena di dalamnya bisa ditambah dengan adegan/cerita lain.

Tambahan-tambahan inilah yang dikhawatirkan bisa membelokan fakta dan tidak sesua dengan sejarah.

Teuku Fachri

Awanglong 50, Samarinda, Kalimantan Timur

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini