Jangan Mendikte Proses Peradilan Indonesia

Senin 14 Desember 2009 12:06 WIB
https: img.okezone.com content 2009 12 14 230 284784

Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta membebaskan pilot Garuda GA 200, Marwoto Komar, yang mengalami kecelakaan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, pada 7 Maret 2007 lalu. Marwoto dianggap melanggar pasal 479 g huruf (b) dan huruf (a) KUHP. Akibat kejadian itu sejumlah orang meninggal dunia. Majelis Hakim PT Yogyakarta menilai unsur dakwaan terhadap Marwoto tidak terpenuhi serta menilai penerapan hukum terhadap Marwoto salah.

Namun, bebasnya sang pilot ini disikapi oleh mantan Menlu Australia Alexander Downer dengan perasaan kecewa dan terkejut. Alasan Downer terkejut dan kecewa karena pilot yang menewaskan 21 penumpang, termasuk beberapa wartawan Australia tidak dihukum. Alasan lain adalah rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin batal dilaksanakan.

Pejabat Australia memang sering melakukan kritik (memprotes) terhadap proses peradilan Indonesia. Meskipun

sering mengkritik, mereka terkadang juga melakukan intervensi. Hal ini dilakukan mereka untuk menyelamatkan

warga negaranya yang tersangkut hukum di Indonesia. Seperti dalam kasus narkoba yang menimpa 9 WN Australia

(Bali Nine) pada kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin di Bali. Dari 9 tersangka tersebut, tiga diantaranya

dijatuhi hukuman mati. Para pejabat yang ada di Australia mendesak agar hukuman mati dihapuskan dari sistem

peradilan dan ujung-ujungnya bisa kita tebak, yakni para tersangka bisa terbebas dari hukuman mati.

Seharusnya pejabat yang ada di Australia menghormati sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka boleh

mengkritik, namun tidak bisa mendikte hukum kita, terlebih lagi melakukan intervensi. Biarkan hukum Indonesia

berjalan sesuai dengan yang berlaku di Indonesia dan kita meminta kepada pihak luar harus menjadi penonton yang baik. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita berhak menentukan sendiri urusan yang sudah ditetapkan. Tidak

perlu mendengarkan pihak luar yang ingin mencampuri urusan kita, karena dikhawatirkan mereka akan merusak tatanan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Ferdiansyah Putra

Kota Kembang Permai 42 Depok, Jawa Barat

[email protected]

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini