nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menyikapi Pelarangan Film BALIBO

Senin 14 Desember 2009 14:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2009 12 14 230 284852

Lembaga Sensor Film (LSF) melarang pemutaran film Balibo karya sutradara Robert Connoly, 1 jam sebelum di putar di Indonesia. Pelarangan LSF terhadap pemutaran perdana film Balibo yang dilakukan Jakarta Foerign Correspondents Club juga berarti film ini tidak boleh diputar pada Festival Film Internasional yang digelar di Jakarta sejak 4-12 Desember 2009. Film itu kabarnya menceritakan tewasnya lima wartawan Australia di Timor Timur (Timor Leste) pada Oktober 1975. Kelima wartawan Australia itu adalah Gary Cunningham, Malcolm Rennie, Greg Shackleton, Tony Stewart dan Brian Peters. Mereka tertembak karena terjebak ditengah suasana pertempuran antara pasukan Fretilin dengan pasukan pro integrasi yang dibantu militer Indonesia.

Menurut saya, pelarangan film itu sepenuhnya merupakan kewenangan LSF dan sudah tepat. Mungkin film itu dinilai dapat memojokkan TNI, bahkan mungkin dapat mengganggu hubungan persahabatan kedua negara. Salah Satu fungsi LSF adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul akibat peredaran, pertunjukan atau penayangan film yang tidak sesuai dengan tujuan perfilman Indonesia. Pelarangan pemutaran film itu banyak disesalkan sejumlah kalangan dan seniman yang menilai tidak seharusnya ada praktek pelarangan terhadap produk karya seni dan bentuk pengekangan kreasi, seperti zaman Orba. Namun bila memahami fungsi LSF, seharusnya kita menyikapi secara arif dan bijaksana. Harus dipikirkan ekses dan dampaknya maupun manfaat yang kita dapat.

Disamping itu namanya sebuah karya seni visual yang dituangkan dalam bentuk film, belum tentu ceritanya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Pasti ada cerita tambahan yang sengaja disisipkan untuk lebih mendramatisir secara berlebihan dan hal itulah yang dikhawatirkan dapat membelokkan fakta dan tidak sesuai dengan sejarah. Dan yang pasti film Balibo yang dilarang diputar di Indonesia itu ternyata tidak mewakili sikap resmi pemerintah Australia.

Humas Kedubes Australia Jenny Dee menyampaikan bahwa film itu tidak menyuarakan pemerintah Australia. Bahkan

pihaknya menghormati pemerintah Indonesia yang melarang pemutaran film tersebut. Tentunya kita tidak ingin membuka lembaran kelam yang sudah lama ditutup oleh pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia melalui Tim Pencari Fakta Kebenaran oleh kedua negara.

Wawan Budayawan, Spd

Pemerhati masalah Sosial dan Budaya

(mbs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini