KPK Diminta Serius Basmi Korupsi di Kehutanan
JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih serius dalam menangani perkara dugaan korupsi di sektor kehutanan.
ICW juga meminta dugaan korupsi di kehutanan perlu menjadi skala prioritas karena tingginya potensi kerugian negara. Selain itu persinggungan sektor tersebut dengan masyarakat luas, sehingga dalam penanganannya patut dikawal sekaligus dikritik.
Demikian disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah dalam diskusi bertema "Membongkar Praktik Mafia Kehutanan" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/2010).
Menurutnya, KPK mustahil dapat berjalan sendiri dalam memberantas korupsi di sektor keuangan tanpa melibatkan civil society dan LSM kehutanan di dalamnya. "Mereka (civil society dan LSM kehutanan) lebih mengetahui seluk-beluk perkara kehutanan dan modus-modus praktik mafia di sektor tersebut," katanya.
Febri menambahkan, upaya pencegahan dan penindakan yang diterapkan KPK dalam penanganan kasus ini dirasa belum cukup optimal. "KPK harus mempunyai strategi kuat dan bangunan jaringan civil society yang kuat pula," tandasnya.
KPK telah memutuskan empat sektor prioritas yang akan ditangani lembaga tersebut di tahun 2010 ini, yakni pendidikan, kesehatan, pertambangan, dan kehutanan. Kerugian negara versi ICW yang diderita dari korupsi di sektor ini berdasarkan data statistik Departemen Kehutanan periode 2003-2008 mencapai Rp14,3 triliun.
(Dadan Muhammad Ramdan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
