Kampanye Pilkada Surabaya Dimulai 16 Mei

Amir Tejo, Okezone · Selasa 13 April 2010 11:41 WIB
https: img.okezone.com content 2010 04 13 340 322083 sfRrPX7tfr.jpg Ilustrasi.(foto: dok SI)

SURABAYA - Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya akan dimulai tanggal 16-29 Mei. Selama kampanye, atribut partai atau gambar pasangan calon wali kota tidak boleh dipasang di beberapa titik larangan pemasangan gambar, seperti di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan jalur hijau.

Anggota KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Edward Dewaruci, mengatakan, larangan pemasangan atribut tersebut sesuai UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, di mana atribut yang dinilai mengganggu etika dan keindahan kota tidak diperkenankan dipasang di daerah tertentu.

Menurut dia, dalam rangka sosialisasi semua pasangan diperkenankan untuk memasang atribut, asal tidak berada di titik-titik yang dilarang undang-undang.

โ€Kalau mereka pasang di tempat ibadah atau di tempat pendidikan ya ditertibkan saja, sebab dalam aturan memang dilarang,โ€ tegasnya.

Terkait teknis kampanye, pihaknya akan merapatkan kembali dengan Panwaslu dan semua tim sukses pasangan cawali. Dalam pelaksanaan kampanye masyarakat tidak diperkenankan membawa anaknya. Hal ini untuk meminimalisasi problematika, ketika kampanye tersebut terjadi kericuhan.

Selain itu, selama berkampanye pejabat birokrasi yang mencalonkan diri dilarang menggunakan fasilitas negara, memobilisasi aparat dibawahnya, menggunakan keuangan negara, dan menggunakan fasilitas badan usaha milik daerah.

Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariadi mengatakan, panwaslu terus melakukan penyisiran jalan yang dipasangi atribut. Tim akan dibagi lima wilayah. Yaitu, timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Satu tim terdiri atas 40 orang. Penertiban dimulai dari balai kota atau Taman Surya.

"Mereka akan menyisir jalan untuk mencopoti semua atribut yang melanggar. Mulai baliho, poster, hingga leaflet," jelasnya.

Menurutnya, saat ini banyak atribut yang pemasangannya dinilai melanggar aturan, seperti, di jalur hijau dan tempat pendidikan. Selain melanggar ketentuan KPU, pemasangan itu dianggap mengganggu estetika kota. Maka, panwaslu meminta panitia pengawas kecamatan (Panwascam) untuk membantu membersihkan kecamatan masing-masing.

Panwaslu menargetkan, sekitar 80 persen atribut yang melanggar dapat ditertibkan. Penertiban ini dengan melibatkan Polwiltabes, Satpol PP, dan Bakesbang Linmas, Panwas akan menyisir 17 jalur utama di Surabaya.

(fit)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini