Image

Biaya Haji, Tunggu Spesifikasi Pesawat

Koran SI, Jurnalis · Jum'at, 30 April 2010 - 06:21 WIB
Ilustrasi Ilustrasi

JAKARTA - Kenaikan ongkos naik haji (ONH) 2010 baru akan ditentukan setelah pemerintah mendapatkan rekomendasi spesifikasi dan tarif biaya pesawat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, hasil rekomendasi itu akan digunakan Kementerian Agama (Kemenag) untuk bernegosiasi dengan beberapa maskapai yang menawarkan menjadi mitra perjalanan ibadah haji 2010.

”Kemenhub nanti akan memberikan kriteria pesawatnya seperti apa, daya tampung, dan estimasi harga. Jadi kita tunggu saja dulu,” tegas Suryadharma di Jakarta, Kamis (29/4/2010).

Menurut dia, pihak yang berwenang untuk menentukan kualifikasi, spesifikasi, dan estimasi pesawat dengan harga wajar adalah Kemenhub. Dia menyatakan, pemerintah akan terus berusaha mendorong efisiensi biaya transportasi haji.

Salah satu caranya dengan terus melakukan penyesuaian komponen biaya transportasi hingga level efisien tanpa mengesampingkan kualitas layanan.Yang paling mungkin ditekan, ujarnya, adalah komponen biaya transportasi darat di Arab Saudi.

”Logikanya, biaya transportasi darat bisa ditekan karena pemondokan haji tahun ini lebih dekat dari Masjidilharam. Jadi, masih ada ruang untuk perubahan,” jelas Suryadharma.

Mengenai tudingan Komisi VIII DPR terkait adanya dugaan penggelembungan harga pada biaya haji tahun 2009, Menag dengan tegas membantahnya. Menurut dia, penyelenggaraan ibadah haji bukan merupakan proyek mencari untung, tetapi proyek nirlaba. Mantan Menteri Negara Koperasi dan UKM ini menilai bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah.

”Hari gini masih menyimpang, apa kata dunia,” kelakar Suryadharma. Menag menyatakan, pengelolaan dana haji dilakukan secara profesional dan transparan. Bahkan, ujarnya, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sudah dibahas secara detail dan terperinci antara pemerintah dengan DPR. Karena itu, tandasnya, tuduhan yang dilontarkan anggota Komisi VIII Muhammad Baghowi tersebut merupakan fitnah.

Apalagi, lanjut dia, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menggunakan data tak akurat untuk menganalisa biaya transportasi udara. ”Tuduhan yang disampaikan Pak Baghowi bernuansa fitnah karena data dikemukakan sebagai dasar perhitungan tidak akurat,” tegasnya. Kelemahan analisis Baghowi itu, jelas Suryadharma, karena dilakukan sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan audit pengelolaan dana haji tahun lalu.

Audit merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan dana haji berjalan optimal dan tidak ada penyimpangan. ”Kalaupun ada kelebihan dana haji, jangan dianggap dulu sebagai korupsi. Itu bisa jadi korupsi kalau digunakan untuk pribadi, tapi (tidak bila) misalnya akan masuk ke DAU (Dana Abadi Umat) untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

(ded)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming