"Saya Bukan PKI, Mengapa Tak Boleh Mencoblos..."

Amir Tejo, Okezone · Rabu 02 Juni 2010 11:44 WIB
https: img.okezone.com content 2010 06 02 340 338697 0JVp39jP2E.jpg wordpress

SURABAYA - Masalah data kependudukan masih saja menjadi gangguan dalam setiap pemilihan umum di Indonesia, termasuk dalam Pemilukada Surabaya yang digelar hari ini. Akibatnya, banyak warga kota Surabaya menjadi korban karena hak politiknya hilang.  

 

Seperti yang dialami Chosyiah, janda warga Jalan Petemon 3 Nomor 22 Surabaya harus kehilangan hak politiknya karena tidak terdata sebagai pemilih. Dalam Pemilukada Surabaya yang dilaksanakan hari ini, Chosyiah bersama lima orang anggota keluarganya tidak bisa mencoblos. Pasalnya dia sekeluarga tidak mendapat surat undangan untuk mencoblos.

 

“Saya sudah melaporkan hal ini kepada Ketua RT, namun dia menyarankan langsung datang saja ke TPS dengan menggunakan KTP tanpa undangan,” ujarnya, Rabu (2/6/2010).

 

Namun ternyata pada saat di TPS 01 Kelurahan Petemon, Chosyiah tetap ditolak karena tidak membawa undangan. Oleh petugas TPS 01, Chosyiah disarankan mencoba di TPS 02. Namun di TPS ini nasib Chosyiah tetap sama, ditolak. “Kenapa saya tidak bisa mencoblos? Apa saya dianggap PKI sehingga hak politik saya dirampas,” lirihnya.

 

Dia mengaku sudah menjadi penduduk Surabaya sejak tahun 1975. Kejadian yang sama sebenarnya pernah juga terjadi pada saat Pemilihan Presiden 2009. Chosyiah tidak mendapat undangan mencoblos. Sedangkan pada Pemilihan Gubernur, Chosyiah didatangi langsung Ketua RW setempat untuk mencoblos.

(teb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini