nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jalur Non-Akademis Marak Titipan

Krisiandi Sacawisastra, Jurnalis · Selasa 29 Juni 2010 11:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2010 06 29 373 347682 zdAUVTnv3k.jpg

BANDUNG – Desakan untuk mengevaluasi jalur nonakademis terus menguat. Disinyalir, jalur ini marak dengan pelanggaran, khususnya titip-menitip siswa dan suap-menyuap.

Jalur nonakademis terdiri atas jalur prestasi dan jalur keluarga tidak mampu (KTM). Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menemukan banyak hal janggal dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur nonakademis. Menurut Koordinator Investigasi PPDB 2010 KPKB Iwan Hermawan, titip-menitip siswa marak mengatasnamakan parpol, anggota DPRD, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi massa (ormas), serta pejabat publik.

“Ada hampir di setiap sekolah,” kata Iwan kepada wartawan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, kemarin. Menurut laporan dari beberapa kepala sekolah, Iwan menyebutkan, sekolah kedatangan berbagai pihak yang memberikan daftar nama dan berkas calon peserta didik yang mengatasnamakan parpol, anggota DPRD, LSM, ormas, dan pejabat publik.

“Mereka memanfaatkan jalur keluarga tidak mampu (KTM). Mereka menyebutkan dan menuliskan nama siswa untuk masuk di jalur KTM ini. Belum diketahui apakah ada intervensi atau tidak,” ungkap Iwan. Titip-menitip ini, Iwan menyebutkan, akan berdampak pada psikologis pejabat sekolah. Kepala sekolah bisa jadi tertekan dengan rekomendasi titipan.

“Dan selanjutnya, dikhawatirkan adalah mengubah kebijakan dan pengambilan keputusan sekolah yang berada di tangan kepala sekolah,” tutur Iwan. Selain di jalur KTM, para penitip tersebut juga disinyalir menitipkan siswa di jalur prestasi. Menurut Iwan,banyaknya kasus titip-menitip ini dipengaruhi tidak adanya transparansi pada jalur nonakademis.

“Tidak adanya transparansi dan tolok ukur yang jelas pada penerimaan jalur nonakademis yang terkesan tertutup ini, menjadi peluang bagi berbagai pihak memasukkan calon peserta didik di luar prosedur,” sebut Iwan. Menurut dia, penitipan nama terjadi di semua jenjang SD, SMP, dan SMA. “Malah ada yang satu penitip yang menitipkan 12 nama sekaligus. Ini menjadi tekanan tersendiri bagi kepala sekolah,” kata Iwan.

Sementara, untuk jalur prestasi, Iwan mengatakan, belum adanya tolok ukur kelulusan siswa yang berprestasi menimbulkan praduga dari masyarakat. Selain itu, banyak calon peserta didik yang mengandalkan sertifikat yang tidak seharusnya. “Misalnya, ada yang mendaftar dengan sertifikat juara karaoke. Ini di mana substansinya?” tanya Iwan.

Dia berharap, Dinas Pendidikan (Disdik) dapat mengeluarkan kebijakan baru untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran seperti titip-menitip. “Harus ada evaluasi dan kebijakan baru,” sebutnya. Sementara itu, Kepala SMAN 12 Bandung Hartono mengonfirmasikan adanya titipan-titipan tersebut. Menurut dia, si penitip biasanya menghubungi kepala sekolah melalui telepon dan pesan singkat, atau bisa juga datang langsung ke sekolah.

Titip-menitip, kata Hartono, bukan hanya terjadi pada jalur nonakademis, juga pada jalur akademis. “Hari ini (kemarin) saja sudah ada lima orang yang menitip. Ini menimbulkan tekanan bagi kepala sekolah. Kepala sekolah bisa stres,” sebutnya. Di sekolahnya, ada titipan siswa miskin, tetapi setelah pihak sekolah memverifikasi, siswa tersebut justru berasal dari keluarga mampu.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 5 Bandung Tedja Sukmana menjamin di sekolahnya tidak ada titipan dari pihak mana pun. Dia mengklaim sekolahnya sudah sangat transparan dalam proses PPDB. “Misalnya di jalur masuk otonomi sekolah, kami akan membeberkan nilai para siswa jika ada yang mempertanyakan kenapa mereka tak lulus,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung diminta untuk mengevaluasi keberadaan jalur nonakademis pada penerimaan peserta didik baru. Menurut Koordinator PKPB Dan Satriana, evaluasi harus dari sisi tujuan dan teknis.

Menurut dia, kedua sisi tersebut menjadi krusial ketika menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. “Untuk sisi tujuan, persepsi kita harus sama, tujuannya apa? Jangan-jangan ada tujuan lain penyelenggaraan jalur nonakademis. Sementara dari sisi teknis, berbagai ketidakjelasan harus diperjelas,” ucap Dan.

-krisiandi sacawisastra-

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini