Polisi-Jaksa Didahulukan Terima Laporan PPATK

Ferdinan, Okezone · Jum'at 27 Agustus 2010 18:44 WIB
https: img.okezone.com content 2010 08 27 339 367492 Z0OAi95aLl.jpg Logo PPATK

JAKARTA - Tim perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU TPPU) akhirnya menyepakati rumusan menyangkut mekanisme penyerahan hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Hukum dan HAM Ahmad Ramli menjelaskan, setiap laporan PPATK akan dikirim ke Kejaksaan dan Kepolisian, sementara institusi lain akan menerima laporan bila laporan itu sesuai dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki.

"Misalnya PPATK melihat ada transaksi mencurigakan ternyata ada indikasi korupsi dari laporan hasil analisis terkait pencucian uang, maka diserahkan ke KPK. Kalau ada kasus pencucian uang terkait narkotika ya diserahkan ke BNN," kata Ramli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/8/2010).

Soal laporan ini, PPATK wajib menyerahkan laporan ke Kepolisian dan Kejaksaan sementara KPK termasuk tiga institusi lainnya hanya mendapat laporan yang sifatnya tembusan semata. "Laporannya pada Kepolisian dan Kejaksaan, tembusannya pada KPK, BNN, Bea Cukai, dan Pajak. Jadi hanya tembusan, tapi semuanya jadi tahu," sambungnya.

Soal tumpang tindih penanganan perkara, Ramli memastikan hal itu bisa dihindari asalkan institusi penegak hukum itu melakukan koordinasi.

Menurutnya, RUU TPPU telah mengakomodasi kewenangan penyidikan kepada enam institusi tersebut, yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak dan Badan Narkotika Nasional (BNN). "Kami tidak membedakan institusi ini. Justru kami memperkuat kewenangan mereka," tandasnya.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini