KPK Bisa Menyidik Kasus Pencucian Uang

Koran SI, Koran SI · Sabtu 28 Agustus 2010 03:46 WIB
https: img.okezone.com content 2010 08 28 339 367550 pe5Fa6XWkR.jpg

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bisa melakukan penyidikan kasus pencucian uang, khususnya yang terkait masalah korupsi.

 

Hal itu telah diputuskan tim Perumus Rancangan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PP TPPU) di DPR.

 

”Kami mengapresiasi anggota DPR yang akhirnya memberikan persetujuan kepada KPK untuk melakukan penyidikan pencucian uang yang terkait korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah di Gedung KPK kemarin. DPR masih membahas RUU PP TPPU. Rancangan ini untuk mendetailkan aturan tentang tindak pidana pencucian uang.

 

Dalam hal tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan signifikan. Lembaga yang dipimpin Yunus Husein tersebut mempunyai kewenangan untuk mengetahui adanya aliran dana mencurigakan melalui perbankan.

 

PPATK saat ini dapat memberikan laporan kepada KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kantor Bea Cukai, Kantor Pajak, kepolisian, dan kejaksaan. Sebelumnya, dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang lama, hanya kepolisian yang berhak melakukan penyidikan kasus pencucian uang.

 

Rapat Tim Perumus DPR tentang RUU PP TPPU yang menyepakati kewenangan KPK dalam menyidik kasus pencucian uang yang terkait kasus korupsi, berlangsung tertutup. Pejabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kemenkumham Ahmad Ramli mengatakan, KPK berwenang mendapatkan laporan hasil analisis dari PPATK. Namun, fokusnya adalah laporan dugaan pencucian uang yang terkait korupsi.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini