PPATK Akui Penanganan Money Laundering Rendah

Taufik Hidayat, Okezone · Rabu 01 September 2010 13:45 WIB
https: img.okezone.com content 2010 09 01 339 368993 kQg9w95jGD.jpg Ilustrasi: okezone

JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengakui adanya kelemahan penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pencucian uang (money laundry).

Menurut Yunus, kelemahan tersebut harus ditanggulangi dengan melakukan join training diantara penegak hukum.

“Memang common perseption sendiri belum sama. Harus ada join training-an," kata Yunus di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/9/2010).

PPATK saat ini, lanjutnya, dapat memberikan laporan kepada KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kantor Bea Cukai, kantor Pajak, Kepolisian, dan kejaksaan.

Sebelumnya, dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang lama, hanya kepolisian yang berhak melakukan penyidikan kasus pencucian uang.

Rapat Tim Perumus DPR tentang RUU PP TPPU yang menyepakati kewenangan KPK dalam menyidik kasus pencucian uang yang terkait kasus korupsi.

KPK berwenang mendapatkan laporan hasil analisis dari PPATK. Namun, fokusnya adalah laporan dugaan pencucian uang yang terkait korupsi.

(lsi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini