Share

Rektor PTN Tak Lagi Dipilih Presiden

Senin 04 Oktober 2010 15:36 WIB
https: img.okezone.com content 2010 10 04 373 378896 Fe7KJtWmXH.jpg Image: corbis.com

SURABAYA – Rektor perguruan tinggi negeri (PTN) tak lagi dipilih presiden, melainkan ditentukan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Ini pun berlaku bagi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Mendiknas M Nuh menyatakan, perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 66/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Sesuai PP ini, Mendiknas memiliki otoritas menentukan rektor PTN yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) seperti ITS. ”Setelah ada PP ini, yang memilih dan menetapkan rektor PTN adalah Mendiknas. PP ini sudah ditandatangani presiden pada 28 September lalu. Jadi, penyederhanaan,” ujar M Nuh seusai meresmikan sejumlah gedung di lingkungan Yayasan Pendidikan Ma’arif, Sepanjang, Sidoarjo, kemarin.

Baca Juga: Aksi Nyata 50 Tahun Hidupkan Inspirasi, Indomie Fasilitasi Perbaikan Sekolah untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelumnya rektor PTN berstatus BLU dipilih dengan mekanisme usulan dari senat akademik (SA) kepada presiden melalui Mendiknas. Usulan tersebut paling tidak berisi tiga hingga empat nama calon. Presiden akan memilih satu nama dari daftar nama yang diusulkan.

Mantan Rektor ITS ini menambahkan, untuk pengangkatan Rektor PTN berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), prosedurnya masih tetap, yakni melalui pemilihan oleh Majelis Wali Amanah. Dalam MWA ini Mendiknas menjadi salah satu anggota dengan hak suara sebanyak 35 persen. Perubahan kebijakan penetapan rektor PTN ini berdasar pula pada pemaknaan bahwa sebelumnya rektor termasuk jabatan struktural untuk eselon I. Karena itu, calon rektor minimal berpangkat IVD atau IVC dan diangkat oleh presiden.

Namun, pada 1999 terjadi deeselonisasi. Sejak saat itu rektor bukan lagi pejabat eselon. Jadi, dosen (PNS) berpangkat IIID pun boleh menjadi rektor asalkan dia telah berpangkat lektor kepala. Meski demikian, rektor PTN dengan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) tetap dipilih melalui mekanisme yang sama. Rektor dipilih Majelis Wali Amanah. ”Untuk yang berstatus BHMN masih tetap wali amanat yang memutuskan,” imbuhnya.

Berlakunya PP No 66/2010 ini tentu bakal berdampak pada ITS yang saat ini dalam proses pemilihan rektor. Tiga nama yang diprediksikan bersaing ketat dalam pemilihan di tingkat senat ITS, yakni Triyogi Yuwono, Priyo Suprobo, dan Daniel M Rosyid. Di antara ketiga nama ini, Priyo merasa memiliki peluang lebih besar di senat ITS. Karena itu, bagi dia kemenangan Triyogi pada penjaringan aspirasi civitas akademika tak membuat risau. Sebab, penentu sebenarnya adalah senat ITS.

Ini pun terjadi lima tahun lalu ketika Probo terpilih menjadi rektor ITS. Dia mengalahkan M Nuh dalam pemilihan di tingkat senat ITS, kendati M Nuh unggul telak dalam penjaringan civitas akademika ITS. Sekretaris Senat ITS I Gusti Putu Raka mengaku mendengar adanya perubahan aturan penentuan rektor.

”Katanya, aturan itu (PP No 66/2010) baru keluar pada 28 September, tapi masih belum jelas. Karena itu, kami masih tetap menggunakan aturan lama,” ujarnya.

Menurut Gusti, meski telah ada aturan baru, dia tidak serta-merta mengubah tahapan pemilihan rektor ITS. Senat tetap akan menggunakan jadwal dan aturan yang ditetapkan Panitia Pemilihan Calon Rektor (PPCR) ITS. ”Saya belum menerima PP yang dimaksud. Jadi, kami masih belum bisa mengambil keputusan,”tuturnya.

Tenaga Ahli Bidang Struktur di Laboratorium Struktur Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITS ini menandaskan akan berkonsultasi dengan Mendiknas. ”Kalau aturannya seperti itu, ya kami ikuti. Mungkin kami akan konsultasi dengan Pak Menteri supaya lebih jelas,” tandasnya. (Lukman Hakim/sindo)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini