Share

10% Beasiswa Miskin Jatuh ke Tangan Swasta

Neneng Zubaidah, Koran SI · Rabu 06 Oktober 2010 19:13 WIB
https: img.okezone.com content 2010 10 06 373 379839 W3mabvd1vq.jpg Ilustrasi: ist.

JAKARTA – Dari 20 persen kouta mahasiswa miskin masuk ke perguruan tinggi, sebanyak 10 persennya akan ditanggung oleh perusahaan swasta dan pemerintah.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengatakan, 10 persen kuota penerimaan mahasiswa miskin yang diwajibkan di PP 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan diberikan melalui program Beasiswa Bidik Misi yang mencapai 20 ribu anak per tahun tersebut.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Sementara Kemendiknas akan meminta 10 persen sisanya kepada setiap perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mengantarkan siswa miskin berprestasi menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Nantinya perusahaan swasta tidak akan dimintai dana secara langsung oleh Kemendiknas ataupun disuruh membuat lembaga pemberi beasiswa, akan tetapi Kemendiknas akan menyiapkan basis data anak miskin dan berprestasi yang akan dibagikan ke setiap perusahaan. “Basis data disusun atas nilai akademik dan strata sosial ekonominya, sehingga perusahaan bisa langsung mengambil anak di sekitar perusahaan itu berdiri,” lanjutnya.

Rekrutmen calon penerima beasiswa akan dilakukan dengan komprehensif. Yakni penerjunan langsung tim Kemendiknas dan mahasiswa ke calon penerima di rumahnya. Model penelitian dengan sampling. Indikator miskin, misalnya, bisa dibuktikan dengan tagihan listrik. Contonya, jika rumah calon penerima beasiswa memakai 450 watt listrik, maka dapat dikategorikan miskin.

Kemendiknas sendiri mengharapkan perusahaan dan BUMN penerima Anugerah Peduli Pendidikan (APP) mau diajak dalam program 20 persen mahasiswa miskin berprestasi masuk perguruan tinggi ini. Pasalnya, keuntungan yang didapat perusahaan tersebut mencapai hingga triliunan rupiah. Pemberian beasiswa ini dikembangkan sebagai cara memutus mata rantai kemiskinan.

Mantan menteri komunikasi dan informatika ini menambahkan, tidak semua perguruan tinggi negeri menerima kuota 20 persen tersebut meski sudah diperkuat dengan regulasi yakni PP 66/2010. Kata Nuh, ada yang menerima dengan pasti namun ada juga yang menerima dengan syarat, dan ada yang menolak. “Oleh karena itu selain ada regulasi kami bantu dengan finansial seperti CSR,” imbuhnya.

Diketahui, Kemendiknas mengeluarkan PP 66/2010 sebagai pengganti PP 17 yang sebelumnya ada di UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Maret lalu. Selain mengatur kuota 20 persen penerimaan mahasiswa miskin, PP 66 juga berisi regulasi kuota 60 persen rekrutmen mahasiswa dilakukan secara nasional. Pengelolaan keuangan di tujuh PTN BHMN akan mengadopsi sistem Badan Layanan Umum (BLU) yang diatur oleh UU Keuangan. Para rektor juga tidak lagi diangkat oleh presiden, namun hanya oleh mendiknas.

Dirjen Dikti Djoko Santoso Kemendiknas mengatakan, 60 persen penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional adalah mutlak.  Memang banyak PTN yang mencari mahasiswa baru ke seluruh Indonesia. Tapi, pencarian tersebut dilakukan sendiri-sendiri. Sedangkan, yang dimaksud dengan seleksi nasional adalah dilakukan bersama-sama oleh PTN. “Ada banyak seleksi yang dilakukan di seluruh daerah. Ada Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Ada juga seleksi mandiri yang dikukan kampus,” jelasnya.

Sekarang ini, kata Djoko, SNMPTN adalah satu-satunya seleksi nasional yang dilakukan oleh 57 perguruan tinggi. Namun, mantan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyatakan  belum dapat memastikan apakah tahun depan namanya akan tetap SNMPTN atau berubah nama lagi.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini