Image

Kasus Rasminah, DPR Diminta Serius Soal RUU Bakum

Anton Suhartono, Jurnalis · Minggu 24 Oktober 2010, 04:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2010 10 23 339 385688

JAKARTA - Kasus nenek Rasminah di Tangerang, Banten, yang dipenjara karena dituduh mencuri buntut sapi dan piring oleh majikannya, mengundang keprihatinan berbagai pihak, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Tak hanya kasus Rasminah, YLBHI juga menaruh perhatian atas kasus yang menimpa nenek Minah yang terpaksa mendekam di hotel prodeo lantaran dituduh mencuri kakao serta kasus Basar dan Kholil yang mencuri semangka sehingga harus merasakan dinginnya lantai penjara selama 15 hari.

Menurut YLBHI, kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa hukum tidak berpihak kepada rakyat miskin. “Kasus-kasus yang mengoyak keadilan ini tidak akan terjadi apabila dalam tahap awal pemeriksaan di kepolisian, mereka sudah didampingi oleh pengacara,” ujar Erna Ratnaningsing, Badang Pengurus YLBHI dalam keterangan persnya yang diterima okezone, Sabtu (23/10/2010).

Karena itu, YLBHI mendesak agar negara lebih berperan dalam memenuhi hak konstitusional warga sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat 1. Selain itu, diperlukan undang-undang yang mengatur pemberian bantuan hukum (Bakum) bagi masyarakat miskin.

YLBHI, kata Erna, secara terus-menerus mendorong disahkannya UU Bantuan Hukum. Pembahasan undang-undang tersebut kini sudah memasuki tahapan pembanasan di tingkat Panja DPR.

Dalam rapat 11-12 Oktober lalu, DPR dan pemerintah sudah membahas sejumlah daftar isian masalah (DIM). Namun YLBHI menyayangkan hasil pembahasan tersebut masih jauh dari harapan.

Salah satu isu penting yang diperdebatkan pemerintah dan DPR mengenai posisi Komisi Nasional Bantuan Hukum (Komnas Bakum). Isu ini menyedot perhatian yang sangat besar dari pemerintah dan DPR sehingga meminggirkan isu-isu penting lainnya, seperti Ruang Lingkup Badan Hukum, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, dan lainnya.

“Karena itu, YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang Bantuan Hukum (Kubah) memandang perlu untuk mengkritisi proses pembahasan RUU Bantuan Hukum di Panja,” tandas Erna.

YLBHI rencananya juga akan menggelar jumpa pers mengenai pembahasan RUU ini Senin, 25 Oktober mendatang.

(ton)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini