Share

Bola Panas "Membakar" Tangan Mendiknas

Senin 08 November 2010 13:06 WIB
https: img.okezone.com content 2010 11 08 373 390829 wy3rW7oPdP.jpg Mendiknas Mohammad Nuh (Foto: Rifa/okezone)

PEMILIHAN rektor (pilrek) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mendapat perhatian luas. Bukan saja lantaran posisi ITS sebagai salah satu kampus negeri ternama, tapi juga prosesnya yang rumit.

Pesta demokrasi untuk menentukan rektor ITS periode 2011–2015 ini boleh jadi akan tercatat dalam sejarah pilrek di Indonesia sebagai satu-satunya yang menggunakan dua acuan hukum. Awalnya panitia dan senat ITS menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 67/2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Aturan ini menjelaskan, senat akademika dalam pemilihan rektor bertugas menjaring dan memilih tiga nama calon rektor. Tiga nama itu lalu diajukan ke presiden melalui Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Presiden memilih satu dari tiga nama itu untuk diangkat sebagai rektor. Dalam perjalanan proses Pilrek ITS disahkan PP No 66/2010 tentang Perubahan atas PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada 28 September 2010.

Teknis peraturan ini diperjelas dengan Permendiknas No 24/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Permendiknas ini ditetapkan pada 4 Oktober 2010. Dalam Permendiknas yang baru ini ada perubahan yang cukup penting dari peraturan sebelumnya. Sebab, rektor perguruan tinggi negeri (PTN) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) tidak lagi dipilih presiden. Rektor dipilih melalui rapat senat yang diselenggarakan bersama Mendiknas.

Dalam rapat ini Mendiknas memiliki hak suara sebesar 35 persen, sedangkan senat 65 persen. Pasal 6 ayat 2 huruf h Permendiknas No 24/2010 menyebutkan, menteri menetapkan pengangkatan rektor/ketua/ direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g. Dalam huruf g (pasal dan ayat yang sama) disebutkan bahwa rektor/ ketua/direktur terpilih adalah calon rektor/ketua/ direktur yang memperoleh suara terbanyak.

Sistem pemilihan ini mirip dengan pilrek Universitas Airlangga (Unair) beberapa waktu lalu. Rektor Unair dipilih melalui majelis wali amanah (WMA) yang anggotanya terdiri atas Mendiknas, gubernur Jawa Timur, senat Unair, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair. Dalam MWA ini Mendiknas cukup menentukan karena memiliki 35 persen hak suara. Sementara anggota lain hanya satu persen. Namun, pelaksanaan Pilrek ITS sedikit berbeda.

Kendati telah ada aturan baru bahwa rektor ditentukan melalui rapat bersama Mendiknas, senat ITS bersikukuh tak mau melakukan pemilihan lagi. Dengan kata lain, tiga nama yang sudah dikerucutkan dari lima calon, yaitu Priyo Suprobo, Triyono Yuwono, dan Daniel M Rasyid, merupakan representasi 65 persen suara senat. Karena itu, tak perlu lagi ada pemilihan bersama Mendiknas. Jadi, senat tinggal menunggu Mendiknas mengagendakan rapat bersama senat untuk menentukan rektor, tapi senat tidak lagi memilih. Sebaliknya, forum ini menyisakan 35 persen suara Mendiknas.

Diberikan untuk siapa suara Mendiknas? Untuk satu atau dua calon? Atau malah dibagi untuk ketiga calon, semuanya tergantung kepada Mendiknas. ”Dalam pemilihan ini kami gabungkan dua aturan. Masak kami sudah memilih disuruh memilih lagi. Sekarang menteri tinggal menentukan suara 35 persen itu untuk siapa,” ujar Sekretaris Senat ITS I Gusti Putu Raka sambil menegaskan bahwa hal ini telah disampaikan dan disetujui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti).

Pemilihan rektor ITS yang aneh ini memancing perhatian dari sejumlah rektor PTN yang lain. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Prof. Nur Syam misalnya. Dia menyatakan, terbitnya Permendiknas No 24/2010 menimbulkan anggapan Mendiknas campur tangan dalam pemilihan rektor ITS. Dia juga tidak mengerti kenapa muncul komposisi suara 35 persen Mendiknas dan 65 persen senat.

Bahkan, terkait pemberlakuan aturan baru ini di ITS, Nur Syam juga tidak mengetahui. “Saya tidak tahu, apakah ITS ada pengecualian karena sudah berlangsung, itu wewenang menteri. Itu mutlak wewenang menteri. Menterilah yang tahu persis alasan-alasannya. Namun, sesungguhnya wewenang (menentukan rektor) itu ada di menteri,” tandas Nur Syam.

Di sisi lain, pakar sosiologi Islam ini mengungkapkan, PP No 66/2010 dan Permendiknas No 24/2010 cukup rumit. Aturan ini menumbuhkan semangat keterlibatan pemerintah di PTN pascapembatalan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, di UU BHP ini pemerintah tidak berhak campur tangan lantaran PTN berstatus BHP adalah otonom.

Ada tiga hal mendasar dari PP No 66/2010 ini. Pertama, negara memberi kewenangan yang luas pada PTN dalam hal kebebasan akademik. Kedua, PTN memiliki wewenang luas untuk mengelola anggaran keuangan BLU. Ketiga, kewenangan negara dalam hal penentuan jabatan rektor. “Setelah UU BHP dibatalkan, semua PTN akan menjadi BLU. Unair juga harus BLU,” papar guru besar sosiologi pada Fakultas Dakwah (FD) IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Kembali ke pemilihan rektor ITS, sambung Nur Syam, yang menjadi soal ketika sidang senat dengan Mendiknas, yaitu kuorum atau tidaknya senat. Meski senat sudah memilih tiga nama calon, pada rapat senat dengan Mendiknas mereka tetap harus hadir semua. Jika anggota senat yang memilih 104 dari 106 orang , jumlah pemilih ini harus hadir. Jika tidak, perolehan suara dari masing-masing calon belum dapat dipertanggungjawabkan. “Memang secara akademis tidak masalah. Namun, secara politis tentu menjadi masalah,” tukasnya.

Priyo Suprobo dalam kapasitasnya sebagai rektor ITS mengaku kecewa dengan aturan baru ini. Menurut dia, PP No 66/2010 dan Permendiknas No 24/2010 disahkan secara mendadak. Bahkan, dia sebagai rektor belum pernah dilibatkan dalam perancangan. Padahal, terkait aturan penerimaan mahasiswa baru pada 2011, yang nanti akan diatur dalam Permendiknas juga, dia diundang Mendiknas untuk pembicaraan hal tersebut. “Seharusnya aturan itu ada masa transisi dan sosialisasi. Tidak serta-merta seperti turun dari langit,” tuturnya dengan nada tinggi.

Artinya, proses pemilihan rektor harus menggunakan aturan yang baru sesuai yang diperintahkan Permendiknas ini. Karena itu, dalam negara hukum setiap warga negara harus taat hukum. Jika tidak taat, sama saja dengan pembangkangan hukum. Jika tidak sepakat dengan aturan hukum yang ditetapkan, ada jalan lain, yakni melakukan upaya hukum judicial review.

Rektor Universitas Negeri Surabaya Muchlas Samani menuturkan, jika calon rektor dipilih sebelum Permendiknas No 24/2010 ditetapkan, pemilihan rektor pun menggunakan aturan hukum lama, yakni Permendiknas No 67/2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.

Sebaliknya, jika calon rektor dipilih setelah Permendiknas ini, proses pemilihannya menggunakan aturan yang baru, yakni Permendiknas No 24/2010. Permendiknas No 24/2010 ditetapkan pada 4 Oktober 2010 dan calon rektor ditetapkan pada 22 Oktober 2010. ”Saya kira perlu ada pertemuan antara menteri dengan rektor untuk bagaimana baiknya,” ujarnya.

Namun, mantan pembantu rektor IV Unesa ini berpendapat, agar tidak ada persoalan hukum nantinya, senat ITS perlu mengadakan rapat senat ulang. Rapat senat ini untuk memberi kesempatan kepada dua orang calon lain yang tidak terpilih menjadi tiga besar, yakni Noor Endah dan Mochammad Hariadi. Sistem pemilihan seperti ini diterapkan di Unesa saat Samani mencalonkan diri sebagai rektor. Calon yang tidak terpilih di tiga besar diberi kesempatan menggunakan hak suara untuk memilih tiga besar.

Jadi, ada pemilihan ulang, yaitu para calon yang tidak terpilih ini bersama anggota senat lain memilih untuk tiga calon. Jadi, tidak ada satu pun anggota senat yang tidak dihargai hak suaranya. Nah, untuk di ITS, dalam rapat ini senat pun mengundang Mendiknas untuk menggunakan hak 35 persen suaranya. ”Dengan begitu, suara Bu Noor Endah dapat tetap diakomodasi pula di tiga nama calon,” ungkapnya.

Di sisi lain, Samani menyoroti kerahasiaan pemilihan rektor ITS. Dalam pemilihan terdapat asas kerahasiaan. Saat ini senat ITS sudah menentukan tiga nama calon berikut perolehan suaranya. Dalam rapat senat penentuan satu dari tiga nama calon, tentu akan dengan mudah suara Mendiknas diketahui mendukung siapa. ”Nanti calon yang suaranya kecil, kok menjadi besar, tentu berkat dukungan menteri. Kalau seperti ini kan sudah bukan rahasia lagi menteri mendukung siapa,” pungkas staf ahli Mendiknas ini. (lukman hakim/sindo)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini