Image

Mulai dari Bung Tomo Sampai Soeharto

Ajat M Fajar, Jurnalis · Selasa 23 November 2010 07:23 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2010 11 22 338 395711 2uGb4lrRCk.jpg Soeharto

JAKARTA - Kontroversi pemberian gelar pahlawan sudah terjadi sejak awal dimulainya pemberian gelar pahlawan pada tahun 1959, sampai sekarang ini.

Pemberian gelar pahlawan itu sendiri bertujuan untuk memberikan penghargaan dari pemerintah kepada tokoh yang dianggap memiliki jasa-jasa terhadap bangsa Indonesia.

 

Selain itu, pemberian gelar ini juga ditujukan agar generasi-generasi muda mentauladani sosok kepahlawanan yang dimiliki tokoh tersebut. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai sejarah dan jasa- jasa para pahlawan bangsanya.

 

Menurut Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial Suyoto, pemberian gelar pahlawan nasional itu sendiri memang sepenuhnya merupakan hak dari presiden, selaku kepala pemerintahan.

 

“Proses pencalonan itu sendiri diajukan mulai dari tingkat masyarakat, dan terus naik ke tingkat daerah lalu pusat yaitu di Kemenerian Sosial. Setelah itu, kita rekomendasikan kepada presiden dan setelah itu presiden akan meminta saran kepada dewan gelar. Dari situ presiden yang menentukan apakah disetujui atau tidak,” ungkapnya kepada okezone, beberapa waktu lalu.

 

Pemberian gelar pahlawan itu sendiri memang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang disahkan Presiden pada 18 Juni 2009.

 

Dahulu semasa pemerintahan Presiden Soekarno pemberian gelar itu tidak berdasarkan oleh aturan yang baku. Pada masa itu pemberian gelar itu hanya melalui keputusan presiden yang kemudian disahkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) presiden. Namun anehnya pada saat itu walaupun tidak memiliki ketentuan yang baku masyarakat yang ada tidak pernah merasa keberatan dan berseberangan dengan penetapan tersebut.

 

“Waktu zaman Presiden Soekarno pemberian gelar pahlawan tidak seperti ini, dulu itu presiden hanya mengeluarkan Surat Keputusan bahwa seseorang tersebut diberi gelar pahlawan,” ungkap sejarawan asal Universitas Indonesia Magdalia Alfian kepada okezone, beberapa waktu lalu.

 

Seiring dengan waktu hal tersebut mulailah dibakukan melalui aturan baku yang dituangkan sebagaimana dalam peraturan undang-undang yaitu Undang-undang No 5 Prps Tahun 1964, tentang Pemberian, Penghargaan/Tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan.

 

Selain peraturan tersebut, masih ada juga aturan yang mengatur mengenai pemberian gelar pahlawan nasional Undang-Undang No 33 Prps Tahun 1964) yang mencantumkan kriteria “karet”, misalnya calon pahlawan tidak boleh melakukan perbuatan yang mencederai perjuangannya. Nah, poin ini yang rupanya sering ditafsirkan sesuai dengan keinginan penguasa selama Orde Baru. Klausul ini ditafsirkan sesuai kemauan penguasa.

 

Semasa itu, figur yang kritis jangan bermimpi bisa menjadi pahlawan. Contohnya tokoh bernama Soetomo yang dikenal dengan sebutan Bung Tomo yang selalu kritis ini ternyata sudah dua kali diajukan sebagai pahlawan nasional, namun dua-duanya ditolak.

 

Alasannya, karena perjuangannya pada 1945 melalui siaran radio yang menggelorakan semangat rakyat untuk mengusir penjajah Belanda yang kembali lagi ke Indonesia. Peristiwa Surabaya seputar 10 November 1945 itu memang terjadi di daerah dan bersifiat lokal, namun peristiwa itu sudah dijadikan salah satu tonggak perjuangan nasional bangsa kita.

 

Selain itu, masih ada lagi tokoh yang menjadi kontroversi juga dalam pemberian gelar pahlawan yang diberikan kepada tokoh tersebut. Dialah Anak Agung Gde Agung, salah seorang putra raja Gianyar Bali yang juga pernah menjabat sebagai menteri masalah-masalah Kemasyarakatan pada Kabinet Persatuan Nasional.

 

Pemberian gelarnya pada 9 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu Gde Agung dianggap telah berjasa dalam perjuangan diplomasi, khususnya dalam pelaksanaan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Namun ternyata belakangan diketahui pengajuan nama Gde Adung sebagai pahlawan Nasional ternyata datang bukan dari daerah asalnya yaitu Bali.

 

Justru rakyat Bali mengaku tidak pernah merasa mengajukan nama Gde Agung sebagai pahlawan nasional lantaran dia disebut-sebut sebagai sosok yang kejam terhadap rakyat Bali. Gde Agung juga dituding berkhianat karena bersekutu dengan penjajah Jepang dan Belanda. Dia bahkan mendirikan organisasi Pemuda Pembela Negara (PPN) yang bekerjasama dengan NICA.

 

“Iya itu juga sempat menjadi perdebatan oleh masyarakat di Bali sana, karena mereka merasa tidak pernah mengajukan nama Anak Agung sebagai pahlawan nasional dari daerah Bali,” ungkap Magdalia.

 

Namun masa itu sudah terlewatkan dan sekarang telah dikeluarkan Undang-undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan seperti diatur oleh Pasal 25 dan Pasal 26 tentang prasyarat umum dan prasyarat khusus. Setidaknya dalam peraturan tersebut sudah mencakut poin-poin yang jelas mengenai syarat penerima gelar.

 

Tapi kenyataannya, walaupun telah dikeluarkannya aturan yang baru tersebut masih tetap saja terjadi permasalahan di lapangan. Seperti contoh kasus terbaru yaitu kontroversi pencaolanan nama mantan Presiden Soehaarto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional.

 

Sebagian masyarakat menilai bahwa pencalonan nama Soeharto dinilai kurang tepat dan bernuansa politis. Pasalnya, nama besar Soeharto sering dikaitkan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap semua pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde baru. Karena pada saat itu banyak sekali pelanggaran HAM yang tidak terungkap sampai dengan tuntas.

 

Kasus- kasus tersebut mulai dari kasus Tanjung Priuk, penembakan misterius atau petrus, hilangnya aktivis-aktivis yang kritis terhadap pemerintahannya sampai dengan kasus penembakan Semanggi 1 dan 2.

 

Namun sebagian kalangan juga menganggap bahwa tokoh Soeharto itu sendiri dimanfaatkan sebagai komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu untuk memuluskan langkahnya menyelang pemilu 2014 mendatang. Hal ini diperkuat karena sosok Soeharto sendiri di mata masyarakat bawah khususnya pedesaan, tidak pernah melihat Soeharto dari sosok kelamnya. Namun sosok Soeharto di mata mereka dianggap sebagai tokoh kemakmuran di masa kekuasaannya.

 

Akhirnya, entah terpengaruh kontroversi tersebut apa tidak, baik Soeharto maupun Gus Dur tidak terpilih untuk dijadikan pahlawan nasional. Melainkan dua nama lainnya yaitu pejuang dari Maluku, Johannes Leimena dan pejuang dari Papua, Yohannes Abraham Dimara.

(lsi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini