IPM: Stop Korupsi Dana Pendidikan
JAKARTA- Kamis, 9 Desember 2010, adalah Hari Anti Korupsi Dunia. Beragam cara dilakukan berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam memperingati hari ini, mulai dari berdemo, hingga mengeluarkan pernyataan sikap anti korupsi.
Salah satunya dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Lewat pernyataan tertulisnya, IPM mengemukakan lima tuntutan sehubungan dengan korupsi di lingkungan pendidikan Indonesia.
"Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) harus melakukan adanya transparansi penggunaan dana pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis IPM kepada okezone, Kamis (9/12/2010).
Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IPM, Slamet Nur Achmad Effendy, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IPM, Dzul fikar Ahmad Tawalla, tersebut, IPM juga meminta Kemendiknas memprioritaskan dana pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil.
Poin selanjutnya, IPM mendesak Kemendiknas untuk menghentikan subsidi dana pendidikan terhadap sekolah bertaraf internasional maupun nasional karena menimbulkan gejala kelas sosial pendidikan.
"Kemendiknas juga harus melakukan perubahan mekanisme dan sistem dalam pengelolaan serta pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan Kemendiknas di seluruh Indonesia," tulis IPM.
Pernyataan sikap tersebut merupakan wujud komitmen dan dukungan IPM terhadap upaya pemberantasan korupsi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan menyelamatkan moralitas generasi bangsa. (rfa)
(Rani Hardjanti)
