20 Tahun Bebas Pungli Eh Malah Kena Pajak
JAKARTA - Bak petir di siang bolong. Mungkin ungkapan itu bisa menggambarkan apa yang dirasakan Maesaroh (45), warga asal Pemalang, Jawa Tengah yang sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta.
Ibu dua anak yang kesehariannya menjaga warteg ini merasa terpukul, kala mendengar warteg nantinya bakal dikenakan pajak sebesar 10 persen.
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberlakukan pajak bagi warteg pada 1 Januari 2011 mendatang itu, membuat beban rakyat kecil semakin bertambah. Pasalnya, sejumlah harga kebutuhan pokok yang tinggi tentunya membuat beban biaya hidup pun juga meningkat.
“Ya jangan toh Pak, kita ini sudah susah nyari makan di Jakarta. Lah kok baru sekarang rame-rame mau dikenain pajak. Harga-harga sembako saja toh naik terus ya makin sengsara lah kita wong cilik Pak,” ujar Maesaroh saat ditemui okezone di wartegnya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, belum lama ini.
Dia pun menuturkan, usahanya membuka warteg di Jakarta hanya bermodal keterampilan memasak yang dibantu seorang adiknya bernama Ningsih. Modal yang cukup besar hingga Rp10 juta, dengan tingkat risiko yang cukup besar membuat dirinya sangat keberatan bila usaha milikya itu masih harus dikenakan pajak. Sedangkan dia menilai masih banyak restoran bonafit yang lebih pantas dipungut pajak.
“Belum lagi nyewa tempat Pak, ini saja tempat saya nyewa Rp14 juta setahun, belum beli bahan lauk-pauk, itu juga belum tentu habis kan? Kalau nggak habis ya dibuang, itu saja sudah mubazir. Kalau kita masak diusahakan ya sekali habis sehari,” keluhnya.
Maesaroh yang sudah merintis usahanya itu sejak dua puluh tahun lalu mengaku belum pernah dikenakan pungutan liar. Dia hanya menggunakan hasil laba yang diperolehnya untuk dikelola membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan biaya sekolah anaknya yang masih duduk di bangku SMA.
“Nggak pernah (kena pungli), makanya kok baru sekarang malah rame mau tuntut pajak. Padahal itu kan banyak restoran, kafe-kafe yang lebih mewah. Kenapa kok rumah makan rakyat kecil begini mau dipalakin juga? Itu namanya nggak berpihak pada wong cilik Pak,” katanya.
Maesaroh mengaku pendapatan wartegnya per harinya bergerak fluktuatif dan tidak bisa diprediksi. Jika tamu yang datang sepi, dia bisa mendapatkan Rp300 ribu per harinya. “Kalau lagi rame yang makan sih bisa Rp500 ribu Pak, dari pagi sampai jam delapan malam, kami buka rutin setiap hari,” katanya.
Hal senada disampaikan Lastri (41) pemilik warteg di kawasan Pondok Gede. Dia mengaku keberatan bila warteg nantinya dikenakan pajak sebesar 10 persen. Hal itu menurutnya akan berdampak dilematis lantaran dirinya mau tidak mau harus menaikkan harga makanan jualannya.
Umpamanya, sepiring nasi, telor dadar, sayur labu dan bakwan jagung yang menjadi menu standar dibanderol Rp7.000. Harga tersebut menurutnya sudah standar murah dan menjadi banyak diminati pelanggan, sehingga dia sangat berat bila harus menaikkan harga bila nantinya warteg harus dikenakan pajak.
“Nasi sama lauk telor aja Rp5.000, masa mau dinaikin juga? Kasihan toh Pak orang makan, nanti bisa ngeluh-ngeluh malah sepi pengunjung nantinya,” kata Lastri saat ditemui di lokasi berbeda.
Dari segi pendapatan Lastri terbilang lebih tinggi ketimbang Maesaroh. Dia mengaku dalam sehari bisa meraup pendapatan hingga Rp1,5 juta. Dia pun mengaku pasrah bila nanti warungnya itu dikenakan pajak oleh pemerintah. Namun, wanita single parent ini berharap kepada pemerintah agar berhenti menzalimi rakyat kecil.
Dia mengatakan, rakyat kecil tidak boleh menjadi obyek komersil dari penguasa untuk mengambil untung sepihak. Seharusnya rakyat menjadi skala prioritas dalam peningkatan kesejahteraan dan taraf hidupnya. “Kalian itu dipilih oleh rakyat untuk perjuangkan rakyat, bukannya menzalimi kami yang sudah susah begini, kasihan dong wong cilik,” ketusnya.
(Lusi Catur Mahgriefie)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
