Mahfud Ngaku Pernah Diancam Agar Kalahkan Yusril

Insaf Albert Tarigan, Okezone · Rabu 22 Desember 2010 13:46 WIB
https: img.okezone.com content 2010 12 22 339 406088 afQeLszEay.jpg Ketua MK Mahfud MD (Foto: Koran SI)

BOGOR - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan adanya intimidasi, baik secara institusi maupun personal, kepada hakim konstitusi menjelang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Kejaksaan yang diajukan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.

Seperti diketahui, dalam putusannya MK menyatakan Hendarman Supandji tidak sah lagi sebagai menjabat Jaksa Agung.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam diskusi para penegak hukum yang dimotori oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di Istana Bogor, Jawa Barat.

“Ada upaya mempengaruhi putusan melalui tekanan politik atau blackmail tentang hal tertentu. Saat saya menangani kasus gugatan Yusril soal jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, menjelang putusan saya didatangi seseorang yang minta agar MK menyatakan Jaksa Agung itu sah karena Jaksa Agung harus mulai bekerja dan berhenti dengan SK Presiden,” katanya, Rabu (22/12/2010).

Menurut Mahfud, intimidasi tersebut merupakan bagian dari upaya mafia hukum untuk mempengaruhi pengadilan. Caranya dengan mengatasnamakan pihak tertentu dan mencari-cari celah kesalahan agar bisa menekan hakim tertentu. Dalam kasus Yusril, Mahfud mengatakan yang diancam selain dirinya adalah hakim konstitusi Akil Mochtar.

Kepada Mahfud, sang pengancam mengatakan kasus yang melilit Yusril kuat bukti dan bahkan bisa menyeret Mahfud ke pengadilan sebab dia pernah menjadi Menteri Kehakiman.

Sementara Akil diancam kasus suap pemekaran di Kalimantan Barat lengkap dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Akil.

“Lalu ditunjukkanlah pada saya, hakim Anda Akil Mochtar pernah menerima uang dari Kalimantan Barat untuk pemekaran daerah ini kwitansinya yang ditandatangani Pak Akil. Padahal kasus itu tahun 2003 itu sudah clear di Kejaksaan,” jelas Mahfud mengisahkan.

“Ceritanya Pak Akil ke Kalimantan Barat dijamu di hotel dan setelah meninggalkan hotel dikejar dan diminta tandatangani biaya hotel dan jamuan. Itu sudah clear di Kejaksan. Ini tekanan seakan-akan ngancam kalau putusannya tidak begini maka institusi Anda akan begini begitu kira-kira,” katanya lagi.

Selain intimidasi personal, Mahfud juga membeberkan intimidasi politik terhadap MK yakni pengebirian kewenangan MK melalui revisi undang-undang di DPR. Terhadap kedua ancaman tersebut, Mahfud dengan tegas mengatakan dirinya bekerja atas nama negara.

“Saya bekerja atas nama negara, kalau ada sesuatu di MK atas nama negara MK pun saya sikat,” tegasnya.

(ded)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini