Kemendiknas Evaluasi Good Governance

Neneng Zubaidah, Koran SI · Kamis 30 Desember 2010 19:57 WIB
https: img.okezone.com content 2010 12 30 373 408840 t2ZPeRy43E.jpg Mendiknas Mohammad Nuh (Foto: Rifa/okezone)

JAKARTA– Dalam evaluasi akhir tahun Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mengevaluasi tata kelola pemerintahan (good governance).

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik ialah untuk efisiensi.

Mendiknas menambahkan, prinsip tata kelola itu diterapkan untuk meraih lima target program utama pada tahun depan. Kelimanya ialah, meningkatkan pendidikan anak usia dini (PAUD), memeratakan program wajib belajar sembilan tahun agar pendidikan dapat dijangkau oleh anak Indonesia di seluruh wilayah. Kemendiknas juga akan menumbuhkan pendidikan vokasi dan politeknik. “Kami ingin mencetak tenaga ahli dan terampil yang siap bekerja pada pendidikan vokasi dan poltek,” katanya pada Jumpa Pers Evaluasi Akhir Tahun di gedung Kemendiknas, Kamis (30/12/2010).

Target ketiga yang akan dikejar tahun depan ialah percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru yang bergelar Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D4). Masih mengenai guru, ujarnya, Kemendiknas juga akan mengejar penambahan sertifikasi dan membuat rintisan pendidikan profesi guru. Program terakhir ialah percepatan peningkatan jumlah dosen S3 di semua perguruan tinggi.

Dalam reformasi birokrasi yang diterapkan di Kemendiknas, lanjutnya, selain urusan struktur organisasi yang harus diatur juga harus diselaraskan dengan tata laksana mekanisme kerja dari masing-masing satuan kerja. “Perubahan struktur sudah kami lakukan sekarang tinggal penguatan SDMnya, kebetulan jabatan doktor sudah banyak di lingkup Kemendiknas,” terangnya.

Mantan menteri komunikasi dan informatika ini menjelaskan, dalam prinsip good governance penerapan teknologi informasi harus diterapkan di birokrasi. Contohnya dalam model monitoring dan berbagai pendaftaran online. Dalam evaluasi tata laksana bagian yang paling rumit ialah bagaimana membangun budaya. Dalam hal ini, Kemendiknas pun menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun kurikulum anti korupsi sebagai bagian dari edukasi.

Kerjasama dengan KPK, ucap Guru Besar bidang Ilmu Digital System ini, juga akan berkontribusi dalam bidang pengawasan agar segala pelaksanaan program di Kemendiknas sesuai dengan koridor. “Kerjasama ini akan menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran dan dalam proses pembuatan kebijakan yang berbasis pada prinsip good governance,” lugas mantan Ketua ICMI Jawa Timur itu.

Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar mengatakan, angka putus sekolah di tingkat SD mencapai 5,7 juta siswa. Sementara pada tingkat SMP ada 241.000 siswa, dan pada tingkat SMA mencapai 3,8 juta siswa. “Jika dikaitkan dengan program wajib belajar sembilan tahun, maka ada 10.268 juta siswa. Ini akan mengancam program Wajar sembilan tahun,” ungkapnya.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, Kemendiknas masih belum mengatasi praktik penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan dugaan korupsi mencapai Rp1,2 miliar. Temuan ini memperkuat sinyalemen yang banyak berkembang di masyarakat tentang tidak transparannya penggunaan dan penginformasian dana BOS ke publik.

Raihan juga mempertanyakan evaluasi Kemendiknas tentang RSBI. RSBI, ujarnya, dituding sebagai kedok berbagai sekolah untuk mengeruk keuntungan besar dengan menetapkan tarif pendidikan setinggi-tingginya. “RSBI menutup akses bagi masyarakat miskin untuk menikmati layanan pendidikan yang bermutu,” terang pria berkacamata ini.

Pengamat Pendidikan Arief Rahman mengatakan, masih ada tiga masalah yang harus Kemendiknas evaluasi. Yang pertama ialah mutu pendidikan masih belum merata. “Prinsip keadilan dalam dunia pendidikan belum ditegakkan,” ucapnya. Kedua ialah, pembenahan kualitas guru sehingga generasi muda tertarik untuk menjadi guru dan ketiga ialah kurikulum yang hanya sebagai persyaratan kelulusan dan tidak bermanfaat dalam dunia nyata, terutama untuk melamar kerja. (rfa)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini