DPR: RUUK Yogyakarta Disahkan 7 April

Insaf Albert Tarigan, Okezone · Kamis 20 Januari 2011 13:56 WIB
https: img.okezone.com content 2011 01 20 340 416061 J5ocRTvvZU.jpg Dokumentasi Okezone

JAKARTA – Komisi II DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta bisa disahkan pada tanggal 7 atau 8 April 2011. Komisi II mulai membahas RUU tersebut hari ini dengan agenda penyusunan jadwal.

 

Pembahasan awal dijadwalkan tangal 26 Januari dengan agenda dengar pendapat bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Dewan Perwakilan Daerah.

 

Ketua Komisi II Chairuman Harahap mengatakan, pihaknya akan mendengar dan menyerap aspirasi dari banyak pihak baik ahli, tokoh masyarakat dan terutama masyarakat Yogyakarta. Komisi II juga tak menutup kemungkinan mendengarkan pendapat Sri Sultan Hamengku Buwono X meskipun hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut di internal komisi mengingat posisi Sultan sebagai Gubernur.

 

“Sultan kan sekarang posisinya gubernur, DPRD tentu akan kita undang sehingga formulasinya bisa diterima secara sosiologis dan filosofis,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

 

Chairuman menjelaskan, lazimnya pembahasan tiap RUU, pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta akan dimulai dari awal, bukan sekadar membahas mekanisme pengisian jabatan gubernur.

 

“Banyak hal yang perlu dibahas misalkan pengaturan soal tanah, pembiayaan Keraton apakah subsidi atau bagaimana, budaya juga. Mudah-mudahan April sudah selesai,” katanya.

 

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Komisi II, mereka akan berkunjung ke Yogyakarta tanggal 17-19 Februari 2011 dan tanggal 24-26 Febuari 2011. Usai mendengar pendapat pemeritah, ahli, masyarakat dan DPD, masing-masing fraksi akan menyusun daftar inventaris masalah yang dijadwalkan tanggal 25 Februari sudah akan selesai.

(teb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini