Image

Vonis Pengadilan Militer Jayapura Tak Wajar

Iman Rosidi, Jurnalis · Rabu, 26 Januari 2011 - 17:34 WIB
Tentara Nasional Indonesia. (Foto: Koran SI) Tentara Nasional Indonesia. (Foto: Koran SI)

JAKARTA - Komisi Hak Asasi Manusia kecewa dengan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Papua yang menjatuhkan putusan vonis terhadap tiga anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga.

Padahal Komnas HAM mengindikasikan terjadi pelanggaran HAM yang dialami korban warga Puncak Jaya Papua Anggenpugu Kiwo dan Telangga Gire.

Ketiga tentara yang divonis ringan, yaitu Serda Irwan Rizkianto 10 bulan penjara, Pratu Thamrin Mahangiri 8 bulan penjara dan Pratu Yakson Agu 9 bulan penjara.

"Proses hukum yang ada jauh dari kewajaran, proses persidangan tidak dilaksanakan secara bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar," kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh di kantornya, Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Ridha mengindikasikan tidak dijalankannya proses hukum secara bebas dan tidak memihak. "Ini bisa diihat dengan tidak dihadirkannya saksi atau korban yang mengalami penyiksaan. Alasan ini tidak bisa diterima," sebutnya.

Menurutnya dalam proses pengadilan tersebut hanya diutamakan kepentingan salah satu pihak yaitu anggota militer yang hanya dituduhkan melakukan tindakan melanggar perintah atasan.

Sedangkan kepentingan korban berupa tindak penyiksaan yang diakui secara tegas oleh pelaku tidak dijadikan dasar penuntutan. "Unsur pidana penyiksaannya sama sekali tidak tersentuh," ujarnya.

"Rasa keadilan bagi korban belum terpenuhi, terlebih para korban yang mengalami penyiksaan mengalami penderitaan baik fisik maupun mental," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya Komnas HAM mendesak Oditur Militer untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Militer Jayapura ini. Pasalnya dalam putusan hakim ini tidak dimasukkan tindak kekerasan di dalamnya.

Selain itu, Panglima Kodan Cendrawasih dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan terhadap saksi atau korban tindak kekerasan di Papua. Sedangkan Bupati Puncak Jaya diminta untuk mengalokasikan anggaran bagi pemberian santunan kepada warga korban kekerasan.

"Kita juga akan melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Menko Polhukam serta jajaran Mabes TNI guna menindaklanjuti terhadap penyelesaian berbagai tindak kekerasan," tutupnya.

(hri)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming