nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tegas ke DPR, Lembek ke Jaksa & Polisi Nakal

Taufik Hidayat, Jurnalis · Senin 07 Maret 2011 16:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2011 03 07 339 432248 GMnckNM1xZ.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling produktif menangkap sejumlah anggota atau mantan anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi pada 2010.

Namun KPK segan menyeret sejumlah jaksa atau polisi nakal yang terlibat kasus korupsi. ICW mencatat sebanyak 26 mantan anggota komisi Perbangkan dan Keuangan dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom. Selain itu, sejumlah legislator juga ditangkap dalam kasus pengadaan alat pemadam kebakaran di Otorita Batam.

Peneliti ICW Tama S Langkun menyatakan pentingnya penanganan kasus korupsi yang melibatkan jaksa dan polisi dimaksudkan untuk mempercepat reformasi di tubuh aparat penegak hukum. "KPK harus memprioritaskan kasus yang melibatkan penegak hukum," katanya dalam jumpa pers terkait evaluasi penanganan perkara KPK tahun 2010 di kantor ICW, Senin (7/3/2011).

Dalam catatan ICW, Tama menambahkan KPK mulai masuk ke institusi penegak hukum seperti hakim dan pengacara, namun pada 2010 KPK tidak menangani satupun kasus korupsi yang melibatkan jaksa dan polisi.

KPK baru menyeret Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Tangerang, Dwi Seno Wijanarko yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan pada tahun 2011 ini. KPK lanjut Tama masih memiliki hutang kasus yang belum menunjukan perkembangan dalam dugaan teransakasi keuangan perwira Polri.

Menurut Peneliti ICW, Adnan Topan Husodo keseganan tersebut dikarenakan seluruh pegawai KPK berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan. Diharapkan KPK dapat melakukan rekruitment penyidik independen, dengan begitu KPK tidak memiliki konflik kepentingan dalam penanganan kasus yang terkait dengan jaksa atau polisi.

"Harapan itu tidak bisa diberikan kepada pimpinan KPK sekarang. KPK perlu penyidik independen, dengan adanya penydidik independen KPK punya posisi tawar dan KPK tidak punya konflik kepentingan untuk menangani kasus yang berkaitan dengan penegak hukum," tandasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini