nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Bisa Tuntut Balik Wikileaks

Misbahol Munir, Jurnalis · Jum'at 11 Maret 2011 15:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2011 03 11 339 433949 vqcfZosKeg.jpg Ilustrasi (Ist)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia bisa melakukan tuntutan balik ke Mahkamah Internasional apabila data-data Wikileaks yang menjelek-jelekkan Presiden SBY dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak benar adanya.

"Kalau data itu setelah dianalisa tidak benar maka dapat mengajukkan tuntutan balik," ujar Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (11/3/2011).

Kendati demikian, Aziz meminta pemerintah Indonesia harus teliti dalam melakukan analisa sebelum maju ke Mahkamah Internasional. "Kita harus pertimbangkan dengan teliti," tandasnya.

Sebelumnya, halaman muka koran Australia 'The Age' terpampang judul "Yudhoyono 'Abuse Power'". Disebutkan, bocoran tersebut bersumber dari Wikileaks yang diperoleh koran The Age. Yudhoyono ternyata pada tahun 2004, pernah memerintahkan Hendarman Supandji, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarno Putri sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan.

Data rahasia Wikileaks ini diperoleh dari sumber-sumber diplomat. Tidak hanya itu yang dibedah koran The Age melalui data rahasia Wikileaks, bahkan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla disebut-sebut telah melakukan suap untuk menjadi Ketua Umum Golkar dalam Kongres Partai Golkar 2004. Tidak tanggung-tanggung, Kalla menghabiskan dana sebesar 6 juta US dollar atau sekira Rp54 miliar dengan kurs Rp9.000.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini