nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aktivis Dirikan Museum Pelanggaran HAM di Acheh

Salman Mardira, Jurnalis · Kamis 24 Maret 2011 05:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2011 03 24 340 438204 UtQcEx3al0.jpg http://spkpham-aceh.blogspot.com

BANDA ACEH - Sejumlah aktivis mendirikan museum Hak Asasi Manusia di Lamreung, Ulee Kareng, Banda Aceh, untuk mengenang sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu di Provinsi itu.

 

Museum menampilkan sejumlah foto wajah korban hilang semasa Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) hingga Darurat Sipil dari 1989-2004 dan belasan kronologi tragedi kemanusiaan di Aceh semasa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan RI.

 

Direktur Museum, Reza Indria mengatakan, tujuan didirikannya museum itu agar serangkaian pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada masa lalu tak dilupakan begitu saja baik oleh Pemerintah maupun generasi selanjutnya. Dengan demikian, semua pihak bisa memetik pelajaran agar kejadian itu tak terulang kembali.

 

“Tidak ada sama sekali niat kami untuk membangkitkan luka lama di sini. Kami hanya menginginkan apa yang terjadi di masa lalu tidak hilang begitu saja, tetapi harus dijadikan pelajaran,” kata Reza di sela peresmian meseum HAM Aceh, Rabu (23/4/2011) malam.

 

Museum yang beralamat di jalan Lamreung-Ulee Kareng itu berbentuk rumah permanen yang dinding dalamnya di penuhi berbagai foto wajah korban pelanggaran HAM, data kronologi tragedi kemanusiaan, film-film dokumenter tentang konflik Aceh.

 

Meski bernama museum HAM, sama sekali tak ada foto-foto kasus kekerasan atau yang bersifat sadistis di sana.

 

“Kami sengaja tidak menampilkan itu karena alasan etika. Kami punya foto-foto itu, tapi kalau foto-foto sadis itu ditampilkan maka kesannya adalah kekerasan dan bisa membangkitkan luka korban. Kita tidak menginginkan itu,” ujarnya.

 

Reza menyebutkan museum HAM tak hanya sebatas untuk memamerkan kejahatan HAM masa lalu di Aceh tetapi diharapkan juga menjadi pusat studi konflik Aceh.

 

“Kami juga sedang membuat satu website yang bisa diakses tentang meseum HAM ini, sekaligus mencari lagi data-data tentang konflik Aceh untuk dikoleksi. Sekarang data yang ada masih kurang,” ujar dia.

 

Pendirian museum ini diinisiasi oleh KontraS Aceh, Komunitas Tikar Pandan Aceh, Lembaga Bantuan Hukum Banda dan ICTJ. Hendra Fadli, seorang penggagas menyebutkan, salah satu yang mendorong pihaknya mendirikan museum HAM adalah kekhawatiran hilangnya sejarah konflik Aceh khususnya pelanggaran HAM. Dia mencontohkan sejarah pergolakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI TII) di Aceh pimpinan Teungku Daud Beureuh yang menuntut pembentukan negara Islam, tak banyak diketahui oleh generasi sekarang karena banyak bukti sejarah yang hilang.

 

“Orang sekarang hanya tahu nama Daud Beureuh tetapi bagaimana saat itu tidak banyak yang tahu, maka sekarang kami ingin mengabadikan data-data atau fakta-fakta sejarah itu agar tidak hilang,” ujar Hendra yang juga kordinator KontraS Aceh.

 

Menurut Hendra sejak Aceh diterapkan berstatus DOM (1989-1998) disusul Darurat Militer dan Darurat Sipil yang berakhir 2004, ribuan orang menjadi korban pelanggaran HAM dan 198 diantaranya hilang, sampai sekarang tak jelas kuburnya. Mereka menyayangkan karena belum ada pelaku pelanggaran HAM di masa lalu yang diadili. Pembiaran itu dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi penegakan HAM di Indonesia. (abe)

(hri)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini