ICW: RUU Tipikor Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Rizka Diputra, Okezone · Minggu 27 Maret 2011 12:37 WIB
https: img.okezone.com content 2011 03 27 339 439327 6rzqthFkwp.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tegas menolak Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) versi pemerintah lantaran dianggap bakal melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi yang berlaku saat ini.

Hal tersebut cukup beralasan, RUU Tipikor ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena dapat menjadi ancaman bagi upaya pemberantasan korupsi dan nyaris menghilangkan semangat extraordinary (luar biasa) dalam memberantas korupsi.

"Hal ini tentu sangat disesalkan terutama karena sejak awal pemerintahan SBY selalu menyatakan berkomitmen dengan pemberantasan korupsi," ujar Peneliti Hukum ICW, Donal Fariz dalam jumpa pers di kantornya, Kalibata, Jaksel, Minggu (27/3/2011).

Dia menambahkan, dengan alasan mengadopsi Konvensi PBB melawan korupsi di mana United Nations Against Corruption (UNCAC) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 2006 artinya Indonesia berkewajiban melakukan harmonisasi hukum positif nasional dengan standar internasional.

"Hal ini ditujukan untuk memudahkan pemberantasan korupsi yang sudah bersifat lintas negara. Bahkan aset hasil korupsi diyakini ke luar negeri sehingga aman dari intaian aparat penegak hukum," katanya.

Sejumlah pasal di RUU tersebut menurutnya justru lebih lemah dan kompromistis dibanding UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

"RUU Tipikor yang disusun pemerintah potensial menjadi salah satu alat pelemahan pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK," tandasnya.

(crl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini