BIN: Jangan Khawatir Penyadapan Disalahgunakan

Taufik Hidayat, Okezone · Selasa 29 Maret 2011 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2011 03 29 339 440103 UcXEBPje27.jpg Soetanto (Foto: Dok Okezone)

BOGOR - Sejumlah kalangan menilai Rancangan Undang-Undang Intelijen (RUU Intelijen) yang mengatur tentang penyadapan akan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Namun, anggapan adanya penyalahgunaan RUU Intelijen tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto mengatakan, penyadapan akan dilakukan untuk kepentingan keamanan negara. Penyadapan dilakukan kepada mereka yang dinilai terlibat dalam tindak kejahatan.

"Penyadapan ini kan untuk tindakan yang bisa menganggu keamanan. Tentu akan diarahkan kepada mereka yang diperkirakan terlibat tindakan kejahatan. Masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak sembarangan," katanya di sela-sela rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif 2012 di Istana Bogor, Selasa (29/3/2011).

Penyadapan yang dilakukan intelijen, sambung Sutanto, berbeda dengan cara kerja kepolisian. Polisi, kata Sutanto melakukan penyadapan setelah terindikasi tindakan kejahatan dan melalui izin hakim. Sementara, intelijen melakukan penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan kejahatan tanpa izin hakim.

Namun data yang diperoleh intelijen akan diserahkan kepada kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan pengadilan.

"Intelijen kan mewaspadai giat-giat yang akan terjadi, jadi belum bisa diketahui orang-orangnya. Untuk kepentingan persidangan, nanti data intelijen akan diserahkan ke kepolisian dan tentunya nanti mengikuti cara-cara itu (minta izin hakim). Jadi semuanya terukur dan bila diketahui ada penyimpangan baru kemudian diserahkan ke proses hukum," tambahnya.

Mantan Kapolri itu juga menambahkan UU Intelijen tersebut terukur untuk tindakan dalam rangka keamanan nasional. DPR, lanjut Sutanto, juga tidak akan sembarangan dalam membuat UU. “Sehingga tindakan intelijen dalam rangka keamanan nasional dan itu kan dalam UU sudah ada langkah-langkah. Tentu DPR tidak sembarangan dalam membuat UU,” tandasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini