KPK Minta Mendagri Stop Dana APBD Buat Sepakbola

Bagus Santosa, Okezone · Selasa 05 April 2011 12:16 WIB
https: img.okezone.com content 2011 04 05 339 442548 DcQz0JmPsi.jpg Gedung KPK (Foto:flickr.com)

JAKARTA - Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dana APBD untuk kegiatan sepakbola yang berpotensi korupsi.

Pimpinan KPK M Jasin mengatakan, permasalahan tersebut secara umum mengakibatkan alokasi anggaran kepada klub sepakbola menjadi tidak adil jika dibandingkan dengan alokasi untuk beberapa urusan wajib lainnya.

Selain itu, muncul potensi konflik kepentingan, dan timbul potensi korupsi. "Alokasi ini bisa untuk yang lain. Ini juga bisa muncul konflik kepentingan dan potensi korupsi," ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Terkait temuan pelanggaran tersebut, KPK menyarankan kepada Mendagri terkait dana APBD ini adalah pertama, membuat peraturan untuk menghentikan pengalokasian APBD bagi klub sepakbola.

Kedua, menginventarisasi pejabat publik yang melakukan rangkap jabatan pada kepengurusan KONI dan/atau kepengurusan klub sepak bola. Kemudian, mengeluarkan peraturan mengenai larangan pejabat publik untuk melakukan rangkap jabatan pada pengurusan KONI dan klub sepakbola.

Ketiga, menetapkan peraturan tentang pedoman pengelolaan hibah bagi pemerintah daerah yang di dalamnya sekurang-kurangnya mengatur kriteria calon penerima hibah dan kewajiban untuk mengumumkan kepada publik nama penerima hibah dan besarannya.

Dalam pertemuan ini, sedikitnya dihadiri 15 perwakilan daerah dari 33 provinsi di Indonesia. Selain itu, hadir Menegpora Andi Malarangeng dan Mendagri Gamawan Fauzi. Sementara dari pihak KPK hadir M. Jasin, Chandra Hamzah danĀ  Busyro Muqoddas.

Kajian KPK ini menemukan tiga pelanggaran, pertama pelanggarn asas pegelolaan keuangan daerah pada pengelolaan dana APBD bagi klub sepakbola. Kedua, adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Ketiga, dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah dari APBD.

Sekadar diketahui, dugaan korupsi di PSSI pertama kali dilaporkan Indonesia Corruption Watch. ICW mengeluarkan data atas dugaan korupsi dana APBN dan APBD serta sejumlah klub Liga Super Indonesia. ICW menduga, dana yang dikorupsi setiap tahunnya mencapai Rp720 miliar.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini