Menpora: Sepakbola Amatir Boleh Pakai APBD

Bagus Santosa, Okezone · Selasa 05 April 2011 13:04 WIB
https: img.okezone.com content 2011 04 05 339 442580 AdVhUwiiQe.jpg Menpora Andi Malarangen. Foto: Novi M/Okezone.com

JAKARTA-  Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng, mengatakan dana APBD masih bisa digunakan untuk membiayai liga sepakbola amatir.

Penegasan ini disampaikan Andi terkait hasil kajian KPK tentang aliran dana APBD untuk klub sepakbola profesional, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2011). KPK menemukan tiga pelanggaran dalam pengelolaan dana APBD tersebut yang berpotensi korupsi.

Menanggapi temuan ini, Andi berujar, "Poin pertama, tetap boleh untuk sepakbola anak-anak, kejuaraan amatir seperti antarsekolah atau juga antarkampung, antarkecamatan, ini boleh." Soal rangkap jabatan yang biasa terjadi antara KONI dan pejabat daerah, dikatakan Andi dikarenakan sulitnya mencari sumber daya manusia (SDM).

"Yang menjadi pejabat cabang olahraga itu tak cukup banyak. Soalnya mau cari pimpinan olahraga susahnya bukan main. Susah betul mencari ketua cabang olahraga untuk menjadi ketua umum. Makanya kami sering pakai pejabat. Mencari SDM di daerah itu sulit," ungkap mantan Jubir Presiden ini.

Andi kembali menegaskan anggaran APBD untuk klub sepakbola memang akan dihentikan tahun 2012 tapi tidak untuk amatir. Anggaran untuk sepakbola profesional tidak diperlukan lagi, tapi lebih penting adalah untuk liga amatir.

"Ini perlu ada koreksi, bahwa anggaran ke (sepakbola) profesional tidak perlu lagi mendapatkan anggaran APBD. Tapi untuk sekolah sepakbola itu boleh (APBD) atau liga antarsekolah atau kejuaraan tingkat daerah, antarkampung, kabupaten. Kalau menurut saya itu boleh," pungkasnya.

Sekadar diketahui, hasil kajian KPK menemukan tiga pelanggaran atas dana APBD untuk bantuan klub sepakbola. Pertama, pelanggaran asas pegelolaan keuangan daerah pada pengelolaan dana APBD bagi klub sepakbola. Kedua, adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.Ketiga, dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah dari APBD.

Sebelumnya, dugaan korupsi di PSSI pertama kali dilaporkan Indonesia Corruption Watch. ICW mengeluarkan data atas dugaan korupsi dana APBN dan APBD serta sejumlah klub Liga Super Indonesia. ICW menduga, dana yang dikorupsi setiap tahunnya mencapai Rp720 miliar.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini