PPP Optimistis Kontrak Baru Bikin Koalisi Harmonis

Stefanus Yugo Hindarto, Okezone · Selasa 12 April 2011 13:15 WIB
https: img.okezone.com content 2011 04 12 339 445036 KQph6yITQl.jpg

JAKARTA- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum menerima kontrak baru koalisi partai pendukung pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun demikian, PPP meminta sejumlah perbaikan.

“Sampai saat ini PPP belum menerima secara tertulis kontrak koalisi yang baru” ujar Sekretaris F-PPP DPR, M. Romahurmuziy, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/4/2011).

 

Namun poin-poinnya sudah dibaca dan dikonfirmasi dengan sejumlah perbaikan oleh Ketua Umum DPP PPP, SDA. Berdasarkan penyampaian tersebut, prinsip pembaaruan dalam kontrak koalisi tersebut Rommy menilai ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama adanya  "Peresmian" tertulis keberadaan setgab. “Sebelumnya setgab dibentuk dan berjalan dengan landasan pernyataan kehendak, kebulatan lisan para ketua umum dan SBY dengan kontrak baru ini diformalkan menjadi sebuah rumusan yang dokumentasinya tertulis,” ujar Romi

 

Kedua, reorganisasi setgab. Dulu, ketua harian dan sekretaris dijabat permanen. “Dengan kontrak baru, ketua harian dipegang secara kolektif dengan prakteknya dilakukan pergiliran ketua harian,” katanya

Hal itu, menurut Romy  dimaksudkan untuk mendinamisasi setgab, memeratakan kesempatan, dan mengurangi dominasi komunikasi yg selama ini lebih banyak dijalankan PD (SBY) dan PG (Ical). Selain itu, juga untuk meneguhkan komitmen seluruh parpol anggota setgab terhadap keputusan yang sudah diambil bersama dalam forum setgab. Dengan seluruh ketua umum parpol anggota setgab mendapatkan kesempatan yang sama duduk sebagai ketua harian, maka komitmen terhadap seluruh kesepakatan tentunya akan dijalankan secara lebih mengikat di parlemen, ketimbang masa sebelumnya.

Romi menilai, kontrak baru tersebut juga memiliki adanya reward and punishment dalam koalisi. “Ini dibutuhkan untuk mengawal keputusan bersama yang sudah disepakati dalam forum setgab. “Reward memang tidak terlalu menjadi tekanan dalam kontrak baru tersebut, karenanya juga tdk dieksplisitkan. Namun punishment yang lebih ditekankan, antara lain dalam bentuk adanya "hak evaluasi" SBY terhadap keberadaan utusan parpol koalisi di KIB II,” katanya.

PPP, menurut Romi menyambut baik adanya pergiliran tersebut  sebagai bagian dari konsolidasi menyeluruh yg diatur dalam kontrak koalisi yang baru.

PPP meyakini dengan kontrak baru tersebut, koalisi akan semakin harmonis. “Tata etika koalisi yang selama ini demikian longgar, ke depan harus lebih ditegakkan. Agar tidak ada multiinterpretasi terhadap makna "koalisi".

PPP menolak, jika kontrak baru ini terjadi penyeragaman. Ruang perbedaan sangat dimungkinkan pada beberapa persoalan yang menyangkut identitas dan ideologi masing partai anggota koalisi, dengan terlebih dahulu dikomunikasikan dalam forum setgab.

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini