MA Diminta Pantau Persidangan Anand Krishna

Rohmat, Okezone · Sabtu 16 April 2011 23:12 WIB
https: img.okezone.com content 2011 04 16 340 446842 ppFlUaeBPH.jpg Ilustrasi

DENPASAR - Mahkaman Agung MA diminta melihat langsung bagaimana sesungguhnya proses persidangan terdakwa dugaan pelecehan seksual, Anand Krishna yang membuat tokoh spiritual lintas agama itu sampai melakukan aksi mogok makan yang sudah berlangsung 38 hari.

Saat tergolek lemah di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Anand dikunjungi dua pejabat Hak Asasi Manusia (HAM), yakni Ifdhal Kasim dari Komnas HAM Indonesia dan Effendi Djamil dari Asean Human Rights Commission (HRC), kemarin.

"Kedua pejabat negara yang mengurusi masalah HAM di Indonesia ini, prihatin dan mengkhatirkan kondisi kesehatan terakhir Anand, mengingat organ-organ tubuhnya tidak mendapat asupan makanan selama 38 hari," kata juru bicara Anand Krishna

Center Denpasar, Hadi Susanto dalam surat tertulisnya, Sabtu (16/05/2011).  

“Ini adalah bentuk ekspresi seseorang yang bersedia mengambil resiko besar, bahkan mempertaruhkan nyawanya  sendiri, karena betul-betul merasa diperlakukan tidak adil dalam peradilan terhadap dirinya,” kata Effendi Djamil seperti dikutip Hadi.

Ifdhal juga menambahkan, dalam situasi seperti ini, pihak berwenang seharusnya dapat mencari jalan keluar. Tidak di-pause (didiamkan) seperti ini. "Harus ada tindakan-tindakan nyata yang secara substansif dapat menyelamatkan jiwa Pak Anand. Demi Kemanusiaan dan Keadilan," katanya menambahkan.

Menurut Djamil, Walaupun tubuh Anand telah dipasang infus, namun cairan tersebut bukanlah pengganti makanan, melainkan hanya sekedar cairan murni penyambung nyawa mengingat kondisi penyakit diabetes akut, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung permanen yang diderita Anand Krishna.

Sepertipernah disampaikan pula oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian RS Polri Sukanto, Kombes Pol dr Mas Ibnu Hadjar beberapa hari lalu, kondisi Anand masih sangat rawan gangguan kesehatan.

Seperti diketahui, Anand didakwa Pasal 290 dan 294 tentang Pelecehan Seksual sejak Agustus 2010, dan sejak 9 Maret 2011 lalu, ditetapkan penahanan atas dirinya. Karena diperlakukan sewenang-wenang dan banyaknya terjadi keganjilan dan kejanggalan selama berlangsungnya proses hukum selama ini, diapun mogok makan.

Menanggapi aksi mogok Makan Anand, menurut Ifdhal, harus ditanggapi pengadilan dan otoritas hukum tertinggi yakni Mahkamah Agung. MA kata dia mestinya melihat dari dekat apa yang sebenarnya telah terjadi dalam persidangan Anand.

Demikian juga dugaan kejanggalan dan keganjilan yang terjadi dari proses penyidikan sampai pengadilan terhadap penulis ratusan buku tersebut. “Aksi Mogok Makan ini Jangan dilihat sebagai bentuk penghindaran hukum, tapi sebagai bentuk protes atas ketidakadilan,“  tugas Ketua Komnas HAM ini.

Menurutnya, pengawas hakim dan Mahkamah Agung harus memberikan perhatian terhadap hakim yang menangani kasus ini, termasuk tekanan-tekanan luar terhadap independensi dan keberpihakan hakim.

(ahm)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini