Buruh Bali Absen Peringati May Day

Rohmat, Okezone · Minggu 01 Mei 2011 10:36 WIB
https: img.okezone.com content 2011 05 01 340 451871 6IdqmYrU3I.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

DENPASAR - Aksi peringatan hari buruh sedunia di Bali justru diperingati kalangan mahasiswa dari berbagai elemen yang menggelar demo di jalanan, sedangan para buruh memilih absen.

Sekira pukul 10.00 Wita, puluhan mahasiswa bergerak dari halaman kampus Universitas Udayana (Unud) di Jalan Sudirman, menuju perempatan jalan Sudirman dan Dewi Sartika. Mereka melakukan longmarch sembari membentangkan spanduk dan bendara saat berorasi di tengah jalan.

Mereka mengecam sikap pemerintah yang dinilai tidak peduli dengan nasib buruh migran yang mengalami penyiksaan diluar batas kemanusiaan.

"Buruh saat ini masih tertindas. Paket UU Ketenagakerjaan semakin membuat buruh termarginalkan," tegas humas Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM, Hairul di sela aksi. Apalagi, dalam UU tersebut mengatur outsourching atau buruh kontrak, yang nyata-nyata merugikan mereka.

Mahasiswa menilai tiga Paket UU Perburuhan saat ini yakni UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU NO 21 Tahun 2000 tentanh Serikat Kerja dan UU No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tidak memihak buruh dan menguntungkan pengusaha.

Dalam pandangan mahasiswa, mereka melihat saat ini tidak ada politicall will dari pemerintah saat ini untuk melakukan tindakan kokrit untuk memperbaiki kesejahteraan buruh.

"Pemerintahan SBY Budiono telah gagal menyejahterakan mereka terbukti para buruh migran di Arab Saudi ditelantarkan begitu saja tanpa perlindungan. Belum lagi buruh-buruh di Tanah Air yang ada di pabrik-pabrik yang upahnya rendah dan dirampas para pemilik modal," tegas Hairul.

Sayangnya, aksi peringatan hari buruh ini yang dimotori BEM Unud, justru tanpa kehadiran para buruh di Bali. Para demonstran berdiri di perempatan jalan berorasi selama satu jam, tanpa pengawalan ketat pihak kepolisian.

Selain berorasi, mereka membagikan slebaran kepada para pengguna kendaraa yang lewat. Selebaran itu berisi enam pernyataan sikap, di antaranya menolak sistem kerja kontrak dan outsourching serta penolakan PHK.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini