UI Buka Pusat Kajian Kebijakan Publik

Rifa Nadia Nurfuadah, Okezone · Rabu 11 Mei 2011 00:13 WIB
https: img.okezone.com content 2011 05 11 373 455652 Lxw6RubFGF.jpg Ilustrasi (Foto: elmanbrotherscomp.wordpress.com)

JAKARTA - Saat ini, berbagai kebijakan publik yang mengatur kehidupan bernegara cenderung tumpang tindih. Sementara, kesadaran masyarakat akan pentingnya kebijakan publik bagi mereka masih rendah.

 

Berdasarkan kenyataan tersebut, Universitas Indonesia (FEUI) bekerja sama dengan Rajawali Foundation membuka pusat studi kebijakan publik Indonesia. Lembaga kajian yang diberi nama Indonesia Center for Public Policy Studies (ICPPS) itu juga merupakan hasil kerja sama dengan Harvard University.

 

Presiden Rajawali Foundation Fritz E Simanjuntak menyatakan, sebagai lembaga kajian kebijakan publik pertama di Indonesia, ICPPS diharapkan dapat mengakomodasi pelatihan, penelitian, dan beasiswa bagi siapa saja yang berminat menekuni kebijakan publik, termasuk bagi kalangan politisi dan pejabat pemerintahan. Terutama mahasiswa sebagai pemimpin masa depan.

 

"ICPPS nantinya tidak hanya mengembangkan kebijakan publik sebagai ilmu tetapi juga praktik yang dapat diterapkan di masyarakat luas. Sehingga mampu mewujudkan Smart Goverment, Smart Policy, dan Smart Society," kata Fritz dalam gala dinner dan acara penandatanganan nota kerja sama ICPPS di Bimasena, hotel Dharmawangsa, Selasa (10/5/2011) malam.

 

Hadir dalam kesempatan itu Dekan FE UI Firmanzah, Guru Besar FE UI Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Presiden Rajawali Foundation Fritz E Simanjuntak, serta Chairman Rajawali Foundation Peter Sondakh.

 

Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Rektor III UI Bidang Kerja Sama Sunarji menyampaikan apresiasinya atas kerja sama tersebut. Hal itu, kata Rektor, sejalan dengan misi UI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

 

"UI juga ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan SDM dan telah memiliki banyak lembaga kajian dalam berbagai bidang. Kami juga aktif mengembangkan berbagai riset yang sinkron dengan arah pembangunan Indonesia," kata Gumilar seperti dibacakan Sunarji.

 

Pusat studi ini terbuka bagi siapa pun untuk belajar tentang kebijakan publik. Tak hanya mahasiswa UI maupun non-UI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, dosen dan masyarakat luas pun bisa bergabung di ICPPS.

 

Keterlibatan lembaga swasta juga diharapkan, terutama dalam hal pembiayaan, di antaranya dengan memberikan beasiswa.

Kegiatan operasional ICPPS akan dipimpin oleh salah seorang dosen di FE Ui yakni Padang Wicaksono. Sementara Daradjatun Kuntjoro-Jakti akan duduk sebagai Chairman dalam lembaga ini.

(lam)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini