Share

Dongkrak Bantuan UN, Kemendiknas Minta Restu DPR

Neneng Zubaidah, Koran SI · Senin 16 Mei 2011 18:00 WIB
https: img.okezone.com content 2011 05 16 373 457772 ihULsOaEMS.jpg Mendiknas M Nuh. (Foto: Koran SI)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan meminta persetujuan DPR untuk proses pencairan dana bantuan ke daerah yang nilai Ujian Nasional (UN)-nya jeblok.

Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, pada pekan ini Kemendiknas akan melakukan analisa secara mendalam terhadap daerah yang hasil UNnya rendah. Pihaknya akan melihat mengapa sekolah itu mendapatkan nilai rendah, apakah dari siswanya yang malas belajar atau gurunya yang tidak kompeten.

Hasil analisis itu juga akan disampaikan terbuka ke masyarakat. Selepas dari itu, Kemendiknas akan memasukkannya ke daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).

Menurutnya, Kemendiknas tidak akan secara sepihak mengeluarkan dana itu melainkan akan meminta persetujuan DPR terlebih dulu. Mantan Menkominfo ini yakin, DPR tidak akan memberikan penolakan akan dana bantuan tersebut.

“Dananya sudah jelas (pemanfaatannya) diberikan ke daerah yang nilainya jeblok. Kami selaku pemerintah akan terus melakukan pembinaan sehingga hasilnya akan lebih baik lagi,” jelasnya usai membuka acara Apresiasi Karakter Siswa Indonesia (AKSI).

Mendiknas menjamin pada Juni-Juli nanti dana tersebut dapat dicairkan. Mendiknas menyatakan, NTT akan mendapat perlakuan khusus. Pasalnya, NTT dua tahun berturut-turut nilai UNnya rendah dari 33 provinsi lain. Katanya, NTT akan mendapatkan keistimewaan karena kapasitas fiskalnya rendah selain itu sumber daya di NTT juga kecil. “Berbeda dengan Papua, dari sisi rupiah dia sudah kaya karena ada otonomi khusus,” terang Nuh.

Berdasarkan data Kemendiknas, di NTT nilai penggabungan UN rata-rata mencapai 6,87 sedangkan rata-rata nilai UN yakni 6,13 dan nilai sekolah rata-rata ialah 7,97. Dengan nilai itu, NTT termasuk daerah yang persentase ketidaklulusannya tertinggi yakni dari 32.532 peserta UN ada 1.813 siswa yang tidak lulus atau dengan persentase 5,57 persen.

Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar mengatakan, walaupun pihaknya sudah mengesahkan anggaran pendidikan namun Kemendiknas tidak pernah memberikan rincian data mengenai bantuan Rp1 miliar kepada kabupaten/kota yang nilai UNnya jeblok. Dirinya juga tidak mengetahui dari pos mana anggaran tersebut, apakah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun anggaran UN 2011. “Kemendiknas juga tidak pernah memberi tahu bahwa ada dana bantuan tersebut, “ jelasnya.

Raihan juga berpendapat, dana bantuan tersebut tidak berkorelasi positif terhadap perbaikan UN. seharusnya Kemendiknas memberikan penalty terhadap daerah yang nilai UNnya jeblok sementara penghargaan diberikan ke daerah yang nilai UNnya bagus. Selain itu pemberian hadiah ini juga dipandang dari sisi pendidikan kurang tepat.

Oleh karena itu Raihan meminta pemerintah untuk mencari solusi lain.

Selain itu juga daerah yang siswanya terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri juga harus diberikan penghargaan karena agenda UN itu sendiri mengintegrasikan jenjang SMA dengan universitas. Raihan juga mengatakan, masih banyak pihak yang meragukan efektivitas UN. Jika dilihat dari tingkat kelulusan siswa maka dari tahun ke tahun memang selalu meningkat akan tetapi di sisi lain UN tidak mendongkrak kecerdasan anak karena ujian yang dilakukan sebatas menguji kemampuan kognitif saja.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan, kalaupun Kemendiknas ingin UN diperbaiki secara maksimal maka tidak diperlukan anggaran yang banyak. Kemendiknas seharusnya memperbaiki delapan standar pendidikan yang saat ini masih terpuruk. Selain itu pula keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta perbaikan dari sisi fasilitas dan guru juga harus dipenuhi.

“Kalau tidak ada percepatan perbaikan delapan standar maka pendidikan di indonesia makin akan terpuruk,” tegasnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini