KPK Bukan LSM, Tak Berhak Kritisi RUU

Taufik Hidayat, Okezone · Senin 23 Mei 2011 13:04 WIB
https: img.okezone.com content 2011 05 23 339 459935 xKl3hx4ZTa.jpg

JAKARTA- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak berhak mengomentari kontroversi draf rancangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang akan direvisi oleh DPR.

Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Yani mengatakan, KPK memiliki mandat menjalankan amanat undang-undang, bukan berperan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang boleh mengomentari draf rancangan UU KPK.

"Tidak ada kewenangan untuk mengomentari draf RUU KPK, kalau LSM diberi kesempatan KPK tidak ada sedikitpun untuk diberikan kewenangan untuk komentar. KPK dibayar untuk menjalankan perintah itu, " kata Ahmad Yani dalam Rapat Dengar Pendapat KPK dengan Komisi III di DPR, Jakarta, Senin (25/5/2011).

Politisi PPP itu menegaskan, DPR tidak memiliki niat untuk mengebiri kewenangan KPK. DPR memiliki peran melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga antikorupsi itu. "Setajam apapun itu DPR tidak dalam konteks melemahkan KPK," katanya.

Sebelumnya, pimpinan KPK keberatan dengan beberapa klausul dalam draf rancangan undang-undang KPK. Pasal-pasal tersebut apabila diloloskan dinilai akan menghambat program pemberantasan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan M Jasin beberapa waktu lalu mengungkapkan, KPK boleh merekrut penyelidik dan penyidik sendiri adalah bagus. Akan tetapi,  untuk melakukan itu, tidak perlu dengan cara merevisi Undang-Undang KPK. Adapun untuk memeroleh penyidik independen, dapat dilakukan dengan UU KPK yang ada sekarang.

"UU Nomor 30 Tahun 2002, pasal 43 memungkinkan untuk itu. Kalau menurut saya, saat sekarang bukan saatnya mengubah UU KPK. Sebab, KPK masih efektif dalam melaksanakan tugasnya," terang Jasin.

 

Pimpinan KPK tidak sendirian menolak rencana revisi UU KPK. Indonesia Corruption Watch juga sependapat dengan pimpinan KPK. ICW malah mencium ketidakberesan dalam revisi UU KPK.

 

Peneliti ICW Febridiansyah mengungkapkan, ICW menemukan jika UU KPK telah diuji materi sebanyak 13 kali, di mana 11 di antaranya mengancam keberadaan KPK dan berpotensi membubarkan lembaga ini.

 

Menurutnya, sebagian besar ingin membatalkan kewenangan strategis KPK melalui sarana judicial review tersebut. "Percobaan amputasi terhahap kewenangan KPK, seperti penuntutan dan penyadapan tercatat telah berlangsung beberapa kali, baik di sisi eksekutif maupun legislatif," paparnya beberapa waktu lalu.

 

Febri menjelaskan, pemerintah pernah menyusun sebuah RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan menyiasati atau minimal membuat tidak jelas pencantuman kewenangan penuntan dari KPK. "Sampai saat ini berdasarkan informasi yang didapat, penyusunan draf naskah akademik dan RUU KPK oleh Setjen DPR atas permintaan Komisi III DPR," terangnya.

 

Sebelumnya, ditemukan sebuah surat bernomor PW 01/0054/DPR RI/1/2001 tanggal 24 Januari 2011 dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Komisi III DPR yang isinya meminta komisi hukum ini untuk menyusun draf naskah akademik dan RUU KPK. "Tidak jelas siapa penyusun RUU yang diklaim inisiatif DPR dan apa landasan filosofis dan sosiologis rencana revisi RUU KPK tersebut," terang Febri.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini