Empat Petinggi Negara Teken MoU Pengelolaan Rutan

Dwi Afrilianti, Okezone · Kamis 09 Juni 2011 12:58 WIB
https: img.okezone.com content 2011 06 09 339 466319 HCD0XncOaX.jpg Mekum HAM Patrialis Akbar (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Menkum HAM Patrialis Akbar, Menkeu Agus Martowardojo, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief siang ini menandatangani kesepakatan bersama tentang pengelolaan rumah tahanan.

Kesepakatan bersama (MoU) ini penting mengingat ada sembilan rutan yang dikelola oleh Polri, Kejagung, dan Kementerian Keuangan. “Jadi dengan nota kesepahaman ini memudahkan kerjasama di antara para pihak dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan cabang rumah tahanan negara di luar Kemenkum HAM,” ujar Menkum HAM Patrialis Akbar di Jakarta, Kamis (9/6/2011).

Kementerian Keuangan mengelola cabang rutan Bea Cukai yang diperuntukkan untuk tahanan pelaku tindak pidana kepabeanan dan cukai. Sementara Polri mengelola enam cabang rutan. Yaitu di Mabes Polri, Mapolda Sumatera Utara, Mapolda Sumatera Selatan, Mapolda Sulawesi Selatan, Mapolda Jawa Timur, serta Mako Brimob Depok.

Adapun Kejagung mengelola dua rumah tahanan. Yaitu cabang Rutan Kejaksaan Agung dan cabang Rutan Kejari Jakarta Selatan.

Patrialis mengungkapkan selama ini di antara institusi-institusi pengelola rumah tahanan sering terjadi kurang tertib administrasi dan kurang lancarnya komunikasi. Dengan adanya MoU ini diharapkan semua persoalan itu akan teratasi. “Dengan MoU ini Kepolisian, Jaksa, Menkeu, harus koordinasi dengan Rutan induk, laporan jelas, penyelenggaraan benar, kami juga memonitor,” ungkapnya.

Dijelaskan, meski ada MoU namun pengelolaan rutan tetap dibawah masing-masing lembaga. Dalam kaitan ini Kemenkum HAM hanya berwenang dalam hal koordinasi.

Menkum HAM menegaskan MoU ini memiliki banyak manfaat lain. Di antaranya memudahkan pemantauan seluruh tahanan. “Kalau sekarang semua orang ditahan kami bisa diberitahukan, sehingga kalau ada yang ditahan terus tiba-tiba pergi ke luar negeri bisa koordinasi dengan Imigrasi. Untuk memudahkan sinergisitas, ini makin merapikan,” terangnya.

Di penghujung kalimatnya, Patrialis mengungkapkan meski ada MoU namun Menkum HAM tetap memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan kepala cabang rutan serta dokter cabang Rutan atas usul instansi yang mengelola.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini