KY Tak Segan Minta MA Pecat Hakim Syarifuddin

Dwi Afrilianti, Okezone · Sabtu 11 Juni 2011 12:51 WIB
https: img.okezone.com content 2011 06 11 339 467157 UP6HF9iVW7.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Setelah dinonaktifkan, hakim Syarifuddin Umar juga terancam diberhentikan dengan tidak hormat oleh Mahkamah Agung (MA). Itu apabila dia terbukti menerima suap saat menangani perkara pemailitan PT Sky Camping Indonesia.

“Kalau ada suap, KY bisa memberi masukan agar hakim Syarifuddin diberhentikan secara tidak hormat,” ujar Komisioner KY Dr Taufiqurrahman Syahuri dalam diskusi Polemik "Koruptor Ngeloyor, Negara Tekor" yang diselenggarakan Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2011).

Dalam hal ini, sambung dia, KPK bisa dijadikan saksi dalam pemeriksaan hakim Syarifuddin di KY. Sebab KPK merupakan pihak yang menangkap hakim Syarifuddin. “Bila memang hakim S tidak bisa mengelak, itu sudah pelanggaran berat dan bisa diberhentikan secara tidak hormat,” urainya.

Sebelumnya, Taufiq mengungkapkan hasil sidang pleno KY memutuskan akan memeriksa hakim Syarifuddin Umar. Pemeriksaan akan dilakukan tanpa menunggu proses hukum terhadap hakim Syarifuddin. “KY tidak perlu menunggu putusan hukum, kami bisa memeriksa pelanggaran kode etik,” ujarnya.

Dalam kaitan ini pemberhentian sementara hakim Syarifuddin dari Mahkamah Agung tidak ada kaitannya dengan etika, hanya proses hukum.

Lebih lanjut Taufiq menjelaskan, untuk sampai pada pemberian rekomendasi pemberhentian tidak hormat, KY harus melalui serangkaian tahapan penyidikan. Pertama, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen milik hakim Syarifuddin. Dokumen ini akan dimintakan KY dari KPK.

Kedua, melakukan pemanggilan saksi yang dalam hal ini KPK pun bisa diajukan sebagai saksi. Ketiga, meminta klarifikasi pada hakim Syarifuddin. Di sini, hakim dapat menggunakan haknya untuk membela diri.

Jika hakim tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan pelanggaran kode etik, maka tahapan keempat adalah KY akan mengusulkan pada Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memberhentikan hakim S secara tidak hormat. "Prosesnya sekira 15 hari dari MKH dibentuk, kemudian sidang," paparnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini