Share

Separuh Prodi PTS di Jatim Belum Terakreditasi

Amir Tejo, Okezone · Senin 13 Juni 2011 17:42 WIB
https: img.okezone.com content 2011 06 13 373 467866 zw3bQnZCne.jpg Image: corbis.com

SURABAYA - Separuh dari program studi (prodi) yang ditawarkan oleh perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Timur ternyata masih belum terakreditasi.

Data Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis VII) Jatim menunjukkan, ada sekira 1.526 prodi yang ditawarkan oleh PTS di Jatim. Namun dari jumlah itu baru 887 program studi yang sudah terakreditasi, sedangkan sisanya, yaitu 639 prodi, belum terakreditasi.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

“Ini setara dengan 58 persen dari total 1.526 total prodi dari 325 perguruan tinggi yang ada di Jatim,” kata Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis VII) Sugijanto, Senin (13/6/2011).

Perguruan tinggi yang program studinya belum terakreditasi, diberi tenggat waktu hingga 2012 oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).  Apabila hingga akhir 2012 belum terakreditasi juga, maka akan terancam tidak dapat mengeluarkan ijazah. “Jika masih belum mengajukan hingga 2012, maka risikonya prodi tersebut akan ditutup,” kata Sugijanto.

Menurut Sugijanto, akreditasi ini wajib dilakukan oleh tiap prodi di perguruan tinggi, sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dia mengatakan, akan menggelar pertemuan untuk para PTS. Dari pertemuan tersebut, diharapkan Kopertis bisa memberikan masukan kepada prodi bersangkutan mengenai proses akreditasi. “Hal itu disebabkan sejumlah syarat-syarat untuk terakreditasi yang belum terpenuhi,” katanya.

Sejumlah syarat itu di antaranya, kurikulum yang belum sesuai, tenaga kependidikan dan dosen yang masih kurang, proses pembelajaran yang belum memadai, dan pengelolaan program studi yang masih semerawut.

Selama ini, kata dia, yang lebih diprioritaskan oleh prodi perguruan tinggi adalah segi perizinan. Padahal, selain izin, sesuai UU Sisdiknas semua prodi patut melakukan akreditasi. “Jangan hanya izinnya saja yang disiapkan, akreditasi juga harus dilengkapi untuk standar mengajar,” tuturnya

Saat ini, kata Sugijanto, ada kecenderungan peningkatan jumlah prodi di perguruan tinggi swasta. Jumlah ini berbanding lurus dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi. 

APK di perguruan tinggi mencapai 17-18 persen, yang ditargetkan bisa mencapai 25 persen. “Untuk bisa meluluskan mahasiswa harus ada izin penyelenggaraan dari Dikti, taat akses dan kurikulum, serta mengikuti akreditasi,” tuturnya.

Dengan cara ini maka kualitas belajar mengajar akan sesuai standar sehingga ke depan hasil lulusan setiap perguruan tinggi dapat di pertanggungjawabkan, serta dapat bersaing dengan lulusan dari daerah lain.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini