nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Priyo Kaget Indonesia Terkorup Se-Asia Pasifik

Ray Jordan, Jurnalis · Selasa 14 Juni 2011 15:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2011 06 14 339 468239 lWAJv44cUO.jpg Peringkat Korupsi Indonesia (WJP)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku kaget melihat hasil survei The World Justice Project (WJP), sebuah lembaga nirlaba di Amerika Serikat, yang menunjukkan Indonesia masih termasuk negara korup karena berada di posisi 47 dari 66 negara yang disurvei secara global.

 

Sementara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan ke-12 dari 13 negara.

 

“Penempatan yang mengagetkan, Indonesia di posisi 47 sebagai negara yang terkorup dan tidak adil. Berita ini sudah tentu menghancurkan kita, memberikan perhatian, warning juga sekaligus menjadikan momentum yang paling baik bagi seluruh elemen bangsa untuk melakukan instropeksi,” kata Priyo saat membuka acara Forum Gotong Royong oleh Ormas MKGR di Jakarta, Selasa (14/6/2011).

 

Guna menanggapi hasil survei tersebut, Priyo mendorong agar seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif melakukan pembenahan total.

 

“Inilah saatnya agar dapat bermanfaat baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mau mengadakan pembenahan total dari berbagai problem yang sekarang hingar bingar dihadapi oleh Bangsa Indonesia,” katanya.

 

Dalam penjelasan mengenai indeks aturan hukum tahun 2011, WJP menyebutkan praktik korupsi terjadi secara meluas di Indonesia hingga menempatkan negara ini berada di urutan ke 12 dari 13 negara di Asia Timur dan Asia Pasifik.

 

Adapun negara terkorup di kawasan ini adalah Kamboja, sementara peringkat tertinggi diduduki Selandia Baru dan Singapura.

 

WJP juga menyebutkan, lembaga peradilan memang independen dari kendali pemerintah tetapi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang kuat dan korupsi.

 

Sistem peradilan sipil di Indonesia juga dinilai masih terbelakang karena kurangnya pelayanan hukum yang terjangkau, kurangnya mekanisme penegakan hukum dan durasi proses hukum terhadap satu kasus yang terlalu panjang.

 

Survei WJP dilakukan dengan membagikan angket terhadap 1000 responden di 3 kota utama.

 

(abe)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini