MA Bisa Abaikan Rekomendasi Sanksi Hakim Antasari

Kholil Rokhman, Koran SI · Jum'at 12 Agustus 2011 14:43 WIB
https: img.okezone.com content 2011 08 12 339 491322 DUKhhRyyBA.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengaku belum menerima rekomendasi Komisi Yudisial (KY) terkait usul pemberian sanksi bagi tiga hakim perkara Antasari Azhar. Andai kata sudah diterima pun, tidak menutup kemungkinan MA menolak rekomendasi tersebut.

”Kami belum terima, kami akan lihat dulu alasannya setelah kami terima nanti. Kalau ternyata rekomendasi KY berdasarkan putusan hakim, maka MA akan menolaknya,” kata Ketua MA Harifin A Tumpa kepada wartawan usai salat Jumat di Masjid Al Mahkamah di Gedung MA (12/8/2011).

Harifin menjelaskan, yang dimaksud berdasarkan putusan adalah, KY mempermasalahkan putusan hakim perkara Antasari. Termasuk di dalamnya mempermasalahkan pertimbangan hukum hakim perkara Antasari.

Jika itu yang dipermasalahkan KY, maka MA akan menolaknya. Padahal, kata Harifin, yang bisa dipermasalahkan adalah jika seorang hakim melanggar kode etik. ”Misalnya, hakim tersebut menerima suap dalam perkara Antasari,” ujarnya.

Harifin juga mengatakan, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak memproses rekomendasi yang sedang atau ringan. MKH, kata Harifin, hanya memproses rekomendasi sanksi yang berat.

Jadi, kalau hakim perkara Antasari direkomendasikan sanksi ringan atau sedang, maka tidak dapat diajukan ke MKH. MKH sendiri terdiri atas empat anggota KY dan tiga hakim agung. MKH dibuat sebagai tempat klarifikasi bagi hakim yang diduga melanggar kode etik.

Diketahui, KY telah memutuskan tiga hakim perkara Antasari di tingkat pertama melanggar kode etik dan perilaku dalam menyidangkan perkara Antasari. Ketiga hakim tersebut adalah Herry Swantoro, Ibnu Asmara, dan Nugroho Setiaji.

Rekomendasi ringan yang kemungkinan akan diberikan KY adalah rekomendasi sanksi non palu selama 6 bulan. Artinya, ketiga hakim tersebut direkomendasikan agar tidak menangani perkara selama 6 bulan. Rekomendasi KY tersebut jika disepakati akan diproses di Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 4 anggota KY dan 3 hakim agung dari MA.

Sementara itu, ditemui terpisah, Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh mengatakan, dalam perkara Antasari, KY telah menjalankan tugasnya. “Ya kami sudah selesaikan tugas kami dan itu dari pengaduan masyarakat. Kami sudah putuskan juga. Kalau MA tidak laksanakan ya itu terserah MA, yang penting kami sudah bekerja dan silakan masyarakat yang menilai,” kata Imam di Kantor KY.

Imam mengatakan, yang menjadi masalah dalam rekomendasi KY adalah bahwa rekomendasi KY tidak mengikat. ”UU KY saat ini memang rekomendasi kita tidak mengikat. Hanya memang nanti di UU KY yang baru yang sedang diproses di DPR, rekomendasinya mengikat,” ujarnya.

Tapi, kata Imam, sekalipun tidak mengikat, KY mengharapkan MA melaksanakan rekomendasi KY. ”Kami sih berharap iktikad baik MA untuk menindaklanjuti,” ujar Imam.

Imam juga mengatakan, tidak benar jika MKH hanya memproses sanksi yang berat. ”Beberapa kali MKH juga sudah beberapa kali memproses hakim yang direkomendasikan sanksi sedang,” katanya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini